Program Ketahanan Pangan Desa Lubuk Sematung Diduga Bermasalah, Masyarakat Minta Dilakukan Audit

Program Ketahanan Pangan Desa Lubuk Sematung Diduga Bermasalah, Masyarakat Minta Dilakukan Audit

Program Ketahanan Pangan Desa Lubuk Sematung Diduga Bermasalah, Masyarakat Minta Dilakukan Audit--

TANJUNG AGUNG PALIK, RADARUTARA.ID - Program ketahanan pangan Desa Lubuk Sematung Kecamatan Tanjung Agung Palik pada tahun 2024 ini mendapatkan sorotan banyak pihak.

Hal ini lantaran program wajib yang menyedot anggaran Dana Desa (DD) sebesar 20% tersebut diduga bermasalah. 

Dari penelusuran radarutara.id permasalahan Program Ketahanan Pangan di Desa Lubuk Sematung ini diawali dengan keberadaan kolam penampungan ikan yang tidak berada di lokasi Desa.

Menariknya kolam penampungan malah dibuat di Desa tempat tinggal Pjs Kades, yakni di Desa Alun Dua Kecamatan Tanjung Agung Palik.

BACA JUGA:Usulan Peningkatan Jaringan Listrik di MSS Nyangkut di PLN Bengkulu? Ini Kata Camat

BACA JUGA:190 Desa Sudah Usulkan Pencairan DD Tahap II, Kadis PMD: Sebelum Usulan, Pajak Harus Lunas!

Sempat membuat gejolak dan penolakan dari masyarakat, keberadaan kolam penampungan akhirnya dipindahkan kembali ke Desa Lubuk Sematung.

"Ya awalnya kolam penampungan ikan berada di Desa Alun Dua, karena hal tersebut masyarakat jadi protes," ujar J salah seorang warga Desa Lubuk Sematung.

Diungkapkan pula oleh J, masyarakat Lubuk Sematung juga banyak yang tidak setuju dengan program Ketahanan Pangan tersebut, lantaran dikhawatir hanya akan menghabiskan anggaran dan tidak mendapatkan hasil yang jelas untuk masyarakat.

"Banyak masyarakat tidak setuju dengan hal tersebut, selain itu hasilnya pasti tidak akan benar-benar bermanfaat untuk masyarakat," ungkapnya.

BACA JUGA:1.500 Nelayan di Bengkulu Utara Sudah Tercover BPJS, Berikut Jenis Jaminan yang Didapatkan

BACA JUGA:Kawasaki Ninja Tabrakan dengan Truk Hino di Pamor Ganda, Begini Kondisi Korban

Dikatakan oleh J, dalam pengelolaannya Program Ketahanan pangan di Desa Lubuk Sematung juga tidak transparan, oleh sebab itu dirinya meminta agar program Ketahanan pangan tersebut untuk bisa dilakukan audit oleh Inspektorat.

"Masyarakat tidak tau, ambil bibit ikan dari mana, berapa jumlah bibit ikannya, berapa pakan yang dikeluarkan, karena hal tersebut jadinya kami menduga - duga ada mark up anggaran disana, oleh sebab itu harus di audit biar semuanya jelas," tutupnya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Sumber: