"Untuk pengelolaan lanskap tidak bisa dilakukan secara sektoral. Keterlibatan multipihak menjadi keharusan untuk memastikan keseimbangan antara kepentingan ekonomi, sosial, dan lingkungan," bebernya.
Inisiatif ini, sambung Singgih, juga memperlihatkan arah kebijakan daerah yang mulai mengedepankan tata kelola lahan berbasis kolaborasi.
Tidak hanya menjaga keberlanjutan sumber daya alam, pendekatan ini juga diarahkan untuk memperkuat ketahanan ekonomi masyarakat di tingkat lokal.
"Dengan tahapan yang terus berjalan, Pemerintah Kabupaten Mukomuko menargetkan hasil skrining HCV dapat menjadi rujukan dalam perencanaan pembangunan ke depan, sekaligus meminimalkan potensi konflik pemanfaatan ruang dan degradasi lingkungan," pungkasnya.