Konsultasi Pembangunan Pabrik CPO di Sido Mukti, Warga Khawatirkan Bahaya Dampak Limbah Sawit

PADANG JAYA, RADARUTARA.ID - Rencana pembangunan pabrik pengolahan minyak kelapa sawit atau Crude Palm Oil (CPO) di Desa Sido Mukti, Kecamatan Padang Jaya, Kabupaten Bengkulu Utara oleh PT Berkat Bumi Sawit (BBS) menimbulkan berbagai kekhawatiran warga soal bahaya yang ditimbulkan oleh limbah pabrik tersebut.

Salah satunya disampaikan oleh Darusman, warga Dusun 1, Desa Sido Mukti yang rumahnya berada tak jauh dari lokasi yang rencananya bakal dibangun pabrik CPO tersebut.

Darusman mempertanyakan soal bahaya limbah pabrik CPO pada keberadaan air konsumsi di permukiman warga. Pasalnya, warga menggunakan sumur sebagai sumber untuk mendapatkan air minum dan keperluar sehari-hari lainnya.

"Bagaimana penanganan perusahaan atas dampak limbah sawit yang ditimbulkan pada lingkungan. Sebab mayoritas warga menggunakan air sumur untuk kebutuhan sehari-hari," tanyanya.

BACA JUGA:5 Tahun Warga Desa Lubuk Gading Nantikan Pembangunan Jembatan Gantung

Tak hanya itu, Darusman juga mempertanyakan soal tenaga kerja yang akan digunakan oleh perusahaan tersebut.

"Kami tidak ingin tenaga kerja perusahaan ini dari daerah luar. Harus diprioritaskan warga Desa Sido Mukti," tegasnya.

Di tempat yang sama, Suratno, Ketua BPD Sido Mukti, meminta PT BBS untuk untuk benar-benar memikirkan dampak lingkungan yang ditimbulkan atas pabrik pengolahan kelapa sawit tersebut dan memikirkan kesejahteraan masyarakat sekitar.

BACA JUGA:Rumah Warga di Bukit Harapan Roboh, Ini Penyebabnya

Menjawab hal tersebut, Ridhio, Humas PT BBS mengatakan, pihaknya menggelar konsultasi publik untuk memberikan informasi soal dampak lingkungan atas aktifitas pabrik CPO yang dibangun.

"Nanti akan ada kegiatan-kegiatan teknis untuk menganalisa dampak lingkungan dan upaya meminimalisir dampaknya," terangnya.

Sementara, terkait  tenaga kerja pihaknya belum berani memberikan jawaban lantaran saat ini masih mengurus izin dan AMDAL.

"Itu setelah dibangun atau beriperasi, saat ini masih fokus pada proses pengurusan izin dan AMDAL," pungkasnya. *

Sumber: