Bedah Rumah Tanpa Anggaran Pendamping, Perkim Mukomuko Kelimpungan

MUKOMUKO, RADARUTARA.ID — Pelaksanaan program bedah rumah bagi masyarakat di Kabupaten Mukomuko ternyata masih menghadapi persoalan di sisi pendampingan. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Perkim) Mukomuko mengaku belum memiliki anggaran khusus untuk mendukung kegiatan teknis di lapangan.

Kondisi tersebut membuat berbagai tahapan yang seharusnya dilakukan secara maksimal, mulai dari verifikasi calon penerima hingga pengawasan pembangunan rumah, harus dilaksanakan tanpa dukungan biaya operasional.

Kepala Dinas Perkim Mukomuko, Suryanto, M.Si, mengatakan selama ini anggaran yang tersedia lebih diarahkan untuk bantuan pembangunan fisik rumah. Sementara kebutuhan untuk menunjang pekerjaan tim di lapangan belum mendapatkan porsi anggaran.

Padahal, kata dia, pendampingan menjadi bagian penting agar bantuan yang diberikan benar-benar diterima warga yang memenuhi kriteria.

"Tim tetap harus turun ke lapangan untuk mengecek kondisi rumah, memverifikasi data penerima, melakukan monitoring dan pengawasan pembangunan. Selama ini kegiatan tersebut belum didukung anggaran," ujarnya.

BACA JUGA:Bedah Rumah 2027 Dipatok 750 Unit, Mukomuko Hampir Tuntaskan Usulan 1.500 Rumah

Menurutnya, persoalan tersebut perlu mendapat perhatian dalam penyusunan anggaran ke depan. Sebab, tanpa dukungan biaya pendamping, proses pengawasan program tidak dapat berjalan secara optimal.

Selain verifikasi awal, petugas juga membutuhkan biaya untuk melakukan monitoring selama pembangunan berlangsung. Hal ini penting untuk memastikan pelaksanaan bedah rumah sesuai dengan ketentuan dan bantuan yang diberikan benar-benar dimanfaatkan sebagaimana mestinya.

Suryanto mengatakan pihaknya telah mengusulkan adanya anggaran pendamping untuk kegiatan bedah rumah pada perencanaan berikutnya. Anggaran tersebut nantinya digunakan untuk menunjang kebutuhan verifikasi lapangan, monitoring dan pendampingan teknis.

"Anggaran pendamping ini memang dibutuhkan. Jangan sampai program bantuan fisiknya ada, tetapi kegiatan untuk memastikan bantuan itu tepat sasaran justru tidak memiliki dukungan anggaran," tegasnya.

Ia berharap usulan tersebut dapat menjadi perhatian pemerintah daerah sehingga pelaksanaan program bedah rumah di Mukomuko ke depan tidak hanya mengandalkan bantuan fisik, tetapi juga memiliki sistem pendampingan dan pengawasan yang memadai.

BACA JUGA:Bedah Rumah 2027 Dipatok 750 Unit, Mukomuko Hampir Tuntaskan Usulan 1.500 Rumah

"Mudah-mudahan usulan anggaran yang kami ajukan ini bisa diakomodir," harapnya.

Sumber: