BENGKULU, RADARUTARA.ID - Menjaga stabilitas harga dan percepatan digitalisasi di tengah-tengah masyarakat, menjadi fokus Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) dan Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD).
Ini terungkap dalam Rapat Koordinasi (Rakor) TPID dan TP2DD se-Provinsi Bengkulu, di Kantor Perwakilan Bank Indonesia (BI) Provinsi Bengkulu, Rabu 19 Agustus 2026.
Staf Ahli Gubernur Bengkulu Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia, Zahirman Aidi mengatakan, rakor ini menjadi bagian dari upaya memperkuat sinergi antara pemerindah daerah (Pemda).
"Baik tingkat provinsi dan kabupaten/kota, dengan Bank Indonesia serta berbagai pemangku kepentingan dalam menjaga stabilitas harga sekaligus mendorong percepatan transformasi digital di daerah," ungkap Zahirman.
Menurut Zahirman, dalam pengendalian inflasi membutuhkan fokus, koordinasi dan juga langkah bersama secara berkelanjutan.
"Ini penting dalam memastikan ketersediaan kebutuhan pokok masyarakat, dengan harga yang terjangkau. Makanya, pengendalian inflasi harus dilakukan secara bersama dan berkelanjutan," kata Zahirman.
Sementara itu, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bengkulu, Wahyu Yuwana Hidayat menekankan, pentingnya sinergi antara TPID dan TP2DD, dalam menjaga stabilitas ekonomi daerah.
"Skaligus memperluas pemanfaatan transaksi digital di masyarakat dan pemerintahan. Sinergi TPID dan TP2DD tentunya menjadi kunci," tegas Wahyu.
Terutama, lanjut Wahyu, untuk menjaga stabilitas harga, sekaligus memperkuat ekosistem digitalisasi di tengah-tengah masyarakat yang berada di daerah.
"Dalam rakor, kita juga membahas berbagai langkah strategis untuk mengantisipasi potensi tekanan inflasi, menjaga kelancaran distribusi dan ketersediaan komoditas pangan, serta memperkuat koordinasi lintas sektor," papar Wahyu.
Lebih lanjut Wahyu mengemukakan, selain pengendalian inflasi, percepatan digitalisasi daerah menjadi salah satu perhatian penting.
"Salah satunya melalui perluasan penggunaan transaksi non-tunai dan penguatan ekosistem digital, khususnya dalam pelayanan serta transaksi pemerintah daerah," tutup Wahyud.