Pemerintah Diminta Perbaiki Data Penerima Bansos Beras, Kades: Bikin Pusing, Banyak yang Tidak Tepat Sasaran

RADARUTARA.ID- Sejumlah kepala desa (Kades) di Kecamatan Ulok Kupai, meminta kepada pemerintah atau pihak terkait untuk memperbaiki ulang data keluarga penerima manfaat (KPM) sebelum Bansos berupa Beras 10 Kg kembali disalurkan untuk jatah bulan Februari 2024, ini. 

Perbaikan data KPM diharapkan, karena dalam penyaluran Bansos beras sebelumnya data KPM yang menjadi acuhan pemerintah banyak yang tidak tepat sasaran. Spontan kondisi, itu justru menimbulkan masalah baru dan membuat pusing pemerintah desa.

"Harapan kami sebelum Bansos beras, itu kembali disalurkan untuk jatah bulan Februari ini. Sebaiknya data KPM-nya diperbaiki dulu. Atau minimal bisa menggunakan data terbaru yang dimiliki desa. Karena rata-rata data KPM Bansos beras di bulan Januari 2024, lalu banyak yang tidak tepat sasaran. Akhirnya menimbulkan masalah dan membuat pemerintah desa pusing," ungkap Kades Bukit Berlian, Udin Rafiudin.

BACA JUGA:Desain dan RAB Pembangunan Fisik Desa Harus Gunakan KTD, Marius: Jasa Konsultan Jika Dibutuhkan

Sebelumnya Udin, mengaku, bahwa sejauh ini desa sudah berusaha memperbarui secara berkala kepada data warga-warga miskin yang layak untuk mendapatkan Bansos dari pemerintah. Tapi sayangnya data yang dimiliki oleh desa, itu tidak menjadi acuhan bagi pemerintah pusat dalam penyaluran Bansos pangan ini.

"Kita sudah punya data yang rutin diperbaiki oleh operator desa. Tapi nyatanya dalam penyaluran Bansos pangan, ini pemerintah tidak menggunakan data yang kami miliki. Sehingga ketika Bansos pangan itu turun ke desa, justru menimbulkan masalah baru antara desa dengan masyarakat," pungkasnya.

Lebih jauh, Udin, menyambut positif dan mengapresiasi niat baik Bansos yang digulirkan oleh pemerintah saat ini. Karena dalam situasi saat, ini masyarakat memang sangat membutuhkan bantuan tersebut.

"Kita berterimakasih dengan bantuan yang diberi oleh pemerintah. Yang kita sesalkan saat, ini hanya soal data KPM yang digunakan oleh pemerintah. Kenapa tidak menggunakan data yang dimiliki desa agar lebih tepat sasaran," demikian Kades.*

Sumber: