Pemerintah Resmi Naikan UMP 2024, Berlaku Sejak Bulan Ini

RADARUTARA.ID- Secara resmi pemerintah telah menaikan upah minimum provinsi (UMP) Tahun 2024. Kenaikan UMP, itu tertuang di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2023 yang berisi perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan. Dan di dalam aturan, itu juga ikut dijelaskan. Bahwa kenaikan UMP, ini akan berlaku sejak 1 Januari 2024. 

Dikatakan Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah, nominal kenaikan upah minimum dihitung dengan mempertimbangkan 3 variabel yaitu inflasi, pertumbuhan ekonomi serta indeks tertentu.

Yang dimaksud indek tertentu dalam konteks, ini ia lah, ditentukan oleh Dewan Pengupahan Daerah atas dasar pertimbangan tingkat penyerapan tenaga kerja dan rata--rata median upah. 

"Kenaikan upah minimum ini adalah bentuk penghargaan kepada teman-teman pekerja atau buruh yang telah memberikan kontribusi bagi pembangunan ekonomi kita selama ini," ungkap Ida, pada siaran persnya hari Sabtu 11 November 2023 seperti dilansir dari CNBC Indonesia. 

BACA JUGA:Masuk Daftar Boikot, Berikut 7 Brand Minyak Goreng Buatan Unilever, Ada Bimoli hingga Sunco

Pertimbangan lainnya kata Ida, adalah faktor-faktor yang relevan dengan kondisi ketenagakerjaan. Melalui tiga variabel, itu maka kondisi ekonomi dan ketenagakerjaan suatu daerah telah terakomodir seimbang. Sehingga upah minimum yang akan ditetapkan dapat menjadi solusi atas kepastian bekerja dan keberlangsungan usaha. 

Lanjut Ida, dengan ketentuan, itu maka akan ada penguatan Peran Dewan Pengupahan Daerah yakni tambahan untuk memberi saran dan pertimbangan kepada kepala daerah dalam hal penerapan upah minimum. Berikut struktur dan skala upah di perusahaan pada wilayah masing-masing. 

"Kenaikan upah minimum dapat mendorong peningkatan daya beli masyarakat, yang pada akhirnya berdampak terserapnya barang dan jasa yang diproduksi oleh pengusaha. Sehingga perusahaan ikut berkembang dan mendorong terbukanya lapangan kerja baru," imbuhnya. 

BACA JUGA:Dibangun di Persawahan, Pelatih Ekuador Kagum Megahnya Stadion GBT Surabaya

Masih Ida, ketentuan pengupahan sebagaimana diatur pada PP Nomor 51 tahun 2023 akan menciptakan kepastian berusaha bagi dunia usaha. 

Oleh karenanya, lanjut Ida, keberadaan aturan tersebut diharapkan bisa mewujudkan sistem pengupahan yang berkeadilan di perusahaan, diantaranya melalui penerapan struktural dan skala upah. 

"Penerapan struktur dan skala upah akan memotivasi peningkatan produktivitas dan kinerja pekerja atau buruh karena pekerja atau buruh, akan dibayar upahnya berdasarkan output kerja atau produktivitasnya," bebernya. 

BACA JUGA:Tidak Usah Khawatir, 3 Produk Susu Formula ini Bukan Produk Israel dan Tak Masuk Daftar Boikot

Lanjut Ida, PP pengupahan yang baru saja diterbitkan, itu juga memiliki tujuan untuk mencegah disparitas upah antar wilayah. 

Sumber: