Lakukan Mutasi, Petahana Bisa Didiskualifikasi

TUBEI RU - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Lebong, mengingatkan calon kepala daerah petahana agar tidak melakukan mutasi atau pergantian pejabat di daerahnya. Pasalnya, Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah menetapkan tahapan penetapan pasangan calon Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak pada 9 Desember 2020 mendatang. Hal itu disampaikan, Ketua Bawaslu Kabupaten Lebong, Jefriyanto, SP. Dimana, kata Jefri, dalam pasal 71 UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada yang memuat larangan mutasi pejabat selama 6 bulan sebelum masa penetapan calon, perlu ditaati calon petahana. \"Imbauan kami, bapak ibu petahana jangan melakukan mutasi jabatan karena itu ancamannya bisa sanksi administratif dan bisa didiskualifikasi,\" katanya. Ia mengakui, perubahan jadwal tahapan Pilkada 2020 akibat pandemi Covid-19 membuat pihaknya sempat kesulitan menerapkan aturan larangan mutasi, hal itu terkait dengan perubahan waktu penetapan pasangan calon. Namun demikian, ia menegaskan, pihaknya tidak akan gegabah, karena larangan itu bisa diproses setelah petahana ditetapkan sebagai calon kepala daerah. \"Kalau memang ada mutasi belum juga bisa diproses sekarang, karena kita juga belum tahu apakah memang sudah ditetapkan sebagai calon kepala daerah atau tidak,\" sambungnya. Pihaknya sudah melakukan pencegahan, terutama menyurati Pemerintah Kabupaten (Pemkab Lebong) terkait larangan tersebut. \"Sejauh ini, memang belum ada rencana mutasi sesuai hasil koordinasi BKPSDM Lebong. Tetapi, apabila memang pemkab sudah menerima surat rekomendasi dari Kemendagri, maka kami tidak bisa melarang. Akan tetapi, kalau memang adanya mutasi jabatan dan kemudian petahana resmi ditetapkan sebagai calon kepala daerah, maka selanjutnya kami akan melakukan klarifikasi dan memproses sesuai aturan yang berlaku,\" demikian Jafri. (cw1)

Sumber: