Nelayan Gagal Geruduk Dinas Perkim

MUKOMUKO RU - Sejumlah warga nelayan yang ada di Pantai Indah Mukomuko (PIM) Kelurahan Koto Jaya Kecamatan Kota Mukomuko, merencanakan bakal menggeruduk kantor Dinas Perkim Kabupaten Mukomuko, Jumat (27/9) siang kemarin. Tujuan mereka datang ke dinas tersebut, meminta kepada Pemkab Mukomuko supaya dapat mengeluarkan sejumlah nama daftar calon penerima bantuan perumahan nelayan. Sebab dari 50 calon penerima bantuan, ada sekitar 9 orang calon bukan berprofesi sebagai nelayan. Tidak hanya itu saja, rencana kedatangan nelayan ke Dinas Perkim yaitu mendesak Pemkab Mukomuko segera membagikan perumahan nelayan tersebut. “Rencananya hari ini (Kemarin,red) kami akan mendatangi Dinas Perkim. Karena ada beberapa hal, maka kami gagal datang ke dinas itu. Tujuan kami datang ke dinas itu, hanya ingin mempertegas saja supaya yang bukan nelayan dapat dikeluarkan dari daftar nama calon penerima,” tegas Ketua Nelayan PIM Kelurahan koto Jaya, Yanto, ketika dikonfirmasi kemarin. Ia menilai ada sekitar 9 orang berprofesi bukan nelayan, namun namanya masuk sebagai calon penerima bantuan. Sedangkan warga yang berprofesi sebagai nelayan dengan kondisi sangat miskin, justru tidak dapat. “Kami mendesak supaya 9 orang yang bukan nelayan itu, di keluarkan. Sebanyak 9 orang itu rata-rata mereka pedagang dan sudah memiliki rumah pribadi. Jika dalam sehari dua hari ini tidak ada kejelasan, maka hari Senin besok kami akan datang ke Dinas Perkim,” ancamnya.

• Calon Penerima Rumah Nelayan Dievaluasi

SEMENTARA ITU, Bupati Mukomuko, H. Choirul Huda, SH, meminta kepada tim verifikasi mengevaluasi kembali nama calon penerima bantuan perumahan nelayan yang ada di Kelurahan Koto Jaya Kecamatan Kota Mukomuko. Huda tidak mengharapkan, terjadinya kemelut pasca tim menyampaikan daftar nama calon penerima bantuan hingga ditandatanganinya SK nama calon penerima bantuan. “Saya tidak memiliki kepentingan apa-apa terhadap bantuan perumahan untuk nelayan ini. Saya hanya ingin, pembagian perumahan untuk nelayan tidak menimbulkan masalah. Contohnya beberapa waktu yang lalu. SK sudah ditandatangani, datang nelayan yang menyampaikan banyak nelayan yang layak untuk dapat malahan tidak dapat bantuan. Begitu juga sebaliknya, yang tidak layak dapat malahan dapat bantuan. Itulah sebabnya, saya minta tim kembali melakukan evaluasi lagi ke lapangan,” pintanya. Jika evaluasi terhadap calon penerima sudah selesai, dan dipastikan tidak ada masalah dan polemik di tengah kalangan nelayan maka ia memastikan bantuan perumahan nelayan dari pemerintah pusat itu akan langsung dibagikan. “Kuncinya hanya itu, kalau tidak ada masalah lagi maka langsung kita bagikan. Tapi kalau masih ada masalah, biarlah kita tunda dulu untuk pembagianya. Yang kami inginkan, jangan sampai bantuan itu timbul permasalahan,” singkat Huda. (rel)

Sumber: