MUKOMUKO, RADARUTARA.ID – Pemerintah Kabupaten Mukomuko terus berkomitmen memberikan perlindungan kesehatan bagi masyarakat, khususnya warga kurang mampu. Pada tahun anggaran 2026 ini, pemerintah daerah telah mengalokasikan dana sekitar Rp12 miliar untuk mendukung program Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda).
Langkah ini menjadi bukti nyata bahwa sektor kesehatan tetap menjadi prioritas utama pemerintah daerah di tengah berbagai tantangan pembangunan. Melalui program Jamkesda, diharapkan tidak ada lagi masyarakat kurang mampu yang kesulitan mendapatkan akses pelayanan kesehatan.
Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Mukomuko, Jajat Sudrajat, SKM, MSI, menyampaikan bahwa anggaran yang telah disiapkan tersebut saat ini sudah mulai terserap untuk membiayai pelayanan kesehatan masyarakat kurang mampu.
“Pemerintah daerah terus berkomitmen memberikan perlindungan kesehatan bagi masyarakat. Tahun 2026 ini kita siapkan sekitar Rp12 miliar untuk program Jamkesda, dan sebagian anggaran itu sudah mulai digunakan,” ungkapnya.
Ia menegaskan, masyarakat kurang mampu tidak perlu merasa khawatir untuk mendapatkan pelayanan kesehatan. Pemerintah daerah memastikan bahwa program Jamkesda hadir sebagai jaring pengaman sosial di bidang kesehatan.
“Bagi masyarakat kurang mampu yang ingin mendapatkan pelayanan kesehatan melalui program ini, tidak usah ragu atau khawatir. Pemerintah hadir untuk memastikan mereka tetap mendapatkan layanan yang layak,” tambahnya.
Program Jamkesda sendiri selama ini menjadi salah satu instrumen penting dalam menjamin akses kesehatan bagi masyarakat yang belum sepenuhnya tercover dalam skema jaminan kesehatan nasional. Dengan dukungan anggaran yang cukup besar, diharapkan cakupan layanan dapat semakin luas dan merata.
Di sisi lain, pemerintah daerah juga terus melakukan pembenahan di sektor pelayanan kesehatan, baik dari sisi fasilitas, tenaga medis, maupun sistem pelayanan, agar masyarakat dapat merasakan pelayanan yang cepat, tepat, dan berkualitas.
"Pembangunan di Kabupaten Mukomuko tidak hanya berorientasi pada infrastruktur fisik semata, tetapi juga pada peningkatan kualitas hidup masyarakat, salah satunya melalui jaminan kesehatan yang inklusif dan berkeadilan," pungkasnya.