Sedangkan, tunjangan jabatan wakil Bupati yakni sebesar Rp3,24 juta per bulan.
Lalu, keduanya juga akan memperoleh perlengkapan dan biaya pemeliharaan.
Dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 109 tahun 2000, berikut ini tunjangan dan fasilitas yang akan diperoleh Bupati dan wakil Bupati:
- Fasilitas mobil dinas, fasilitas ini juga wajib dikembalikan setelah masa jabatan berakhir.
- Fasilitas rumah jabatan termasuk dengan perlengkapan dan biaya pemeliharaan. Setelah tidak menjabat sebagai Bupati dan wakil Bupati, rumah dinas dan perlengkapannya wajib dikembalikan dalam keadaan baik.
- Fasilitas biaya pakaian dinas dan atributnya.
- Fasilitas biaya perjalanan dinas.
- Fasilitas untuk biaya pemeliharaan Kesehatan.
- Fasilitas biaya penunjang operasional untuk penanggulangan sosial, pengamanan dan kegiatan tertentu untuk mendukung pelaksanaan tugas Bupati atau wakil Bupati.
3. Biaya operasional Bupati dan Wakil Bupati
Selain memperoleh beberapa perlengkapan, Bupati juga akan mendapatkan biaya operasional, Adapun untuk besaran biaya penunjang operasional yang akan diperoleh Kepala daerah kabupaten atau kota akan berdasarkan klasifikasi pendapatan asli daerah atau PAD, rinciannya sebagai berikut:
PAD sampai Rp5 miliar tunjangan operasional paling rendah Rp125 juta dan paling tinggi sebanyak 3 persen dari PAD. PAD diatas Rp5 miliar sampai Rp10 miliar tunjangan operasional paling rendah Rp150 juta dan paling tinggi sebanyak 2 persen dari PAD.
PAD Rp20 miliar sampai Rp50 miliar, tunjangan operasional hingga yang paling rendah Rp300 juta dan paling tinggi 0,08 persen dari PAD.
PAD diatas Rp50 miliar sampai Rp150 miliar paling rendah tunjangan operasional sebanyak Rp400 juta dan paling tinggi 0,40 persen dari PAD. PAD diatas Rp150 miliar tunjangan operasional sebesar Rp600 juta dan paling tinggi sebesar 0,15 persen dari PAD.