RADARUTARA.ID - Presiden Joko Widodo memantau harga beras yang melonjak drastis, menurutnya di tengah capaian tingkat inflasi yang semakin rendah direntang tiga persen, kenaikan harga beras masih berada di tingkat 6,4%.
Bahkan presiden Jokowi juga telah mengecek harga beras di beberapa wilayah di Indonesia, hasilnya semua bahan pokok harganya relatif terkendali namun hanya harga beras saja yang naik pesat.
Jokowi menyatakan pada saat rakernas pengendalian inflasi pada 31 Agustus 2023 di istana negara Jakarta pusat, ia mengaku senang terhadap harga pasaran bahan pokok di beberapa pasar tradisional minggu ini, namun hanya terdapat satu bahan pokok yang menjadi permasalahan yaitu beras. Kenaikan beras disebabkan karena ada super El Nino yang melanda di sejumlah wilayah di dunia.
Jokowi juga menambahkan harga beras naik disebabkan karena pasokan yang makin nipis apalagi beberapa negara juga membatasi ekspor beras di pasar beras dunia. Sebut saja seperti India dan Bangladesh yang juga menahan ekspor beras.
BACA JUGA:Mimpi Suami Menikah Lagi Jangan Buru-Buru Emosi Bunda, Karena Bisa Berarti Bertambahnya Rezeki.
BACA JUGA:Tak Hanya Mengancam Produksi Beras, El Nino Juga Membuat Hasil Sawit Jadi Anjlok
Dalam pernyataan tersebut presiden Jokowi meminta untuk mewaspadai kenaikan beras baik itu di sekitaran 5 sampai 6% sebab beras merupakan kebutuhan pokok masyarakat Indonesia.
Walaupun demikian presiden Jokowi juga cukup senang terhadap stok beras pemerintah di bulog yang cukup besar. Hingga saat sekarang ini ada sekitar 1,6 juta ton. Di sisi lain masih terdapat pula 400.000 ton beras impor yang akan masuk ke Indonesia.
Jokowi juga menyebutkan bahwasanya pemerintah telah menyiapkan skema bantuan pangan beras kepada puluhan juta masyarakat Indonesia, Hal ini merupakan salah satu upaya untuk mengendalikan inflasi di tengah masyarakat.
Di mana nantinya setiap kepala keluarga akan mendapatkan 3 kg beras per bulan selama 3 bulan, bantuan tersebut akan diberikan dari bulan September hingga November mendatang. Dalam pernyataannya ada sekitar 21,3 juta keluarga penerima manfaat tersebut, bantuan serupa juga pernah diberikan di awal tahun.*