BLT-DD Terserap 100 Persen, Pemdes Air Petai Sepakati Usulan Pembangunan di TA 2025

RADARUTARA.ID- Penyaluran program BLT-DD TA 2023 selama 12 bulan di Desa Air Petai, Kecamatan Putri Hijau, berhasil direalisasikan 100 persen. Terakhir, penyaluran BLT-DD ditutup oleh Pemdes Air Petai dengan penyaluran untuk jatah di bulan Oktober-Desember 2023. 

Usai merealisasikan penyaluran program BLT-DD di TA 2023. Pemdes Air Petai juga telah merencanakan agenda pembangunannya di TA 2025 melalui agenda Musrenbangdes.

Dari jalannya Musrenbangdes RKPD TA 2025 yang dipimpin langsung oleh lembaga BPD itu. Pemdes Air Petai telah menyepakati beberapa skala prioritas usulan yang nantinya akan diperjuangkan ke tingkat kecamatan hingga kabupaten. 

BACA JUGA:Berikut Daftar Lengkap UMP 2024 di Seluruh Provinsi, Bengkulu Hanya Naik Segini

Ada pun, skala prioritas usulan yang telah ditampung dari jalannya kegiatan Musrenbangdes RKPD TA 2025, itu diantaranya. Bidang infrastruktur dan kewilayahan yang fokus terhadap peningkatan aspal hotmix kepada jalan poros desa dengan volume mencapai 5 Km, peningkatan terhadap aspal lapen dan jalan lingkungan desa.

Dilanjutkan ke bidang pemerintahan dan pembangunan manusia, ada usulan pembangunan lokal belajar di SMPN 24 Bengkulu Utara, SDN 69 Bengkulu Utara dan SDN 72 Bengkulu Utara serta pengadaan alat drum band. Terakhir di bidang ekonomi dan SDA ada usulan pembangunan JUT, pengadaan alat pertanian, peternakan serta perkebunan.

"Seluruh usulan ini kita tampung di tingkat desa dan akan kita perjuangkan kembali di Musrenbangcam TA 2025. Mudah-mudahan bisa terealisasi," ujar Kades Air Petai, Amanto.

BACA JUGA:Siang Bolong, Rumah Warga Air Sekamanak Ludes Terbakar, ini Penyebabnya

Di sisi lain, Kades, juga sempat mengusulkan adanya upaya pendataan ulang terhadap objek SPPT PBB di wilayah desanya.

Kades berharap, seluruh data PBB yang ada di desanya bisa didata ulang oleh dinas terkait agar sesuai dengan objek pajak yang sebenarnya.

"Serapan PBB kita tahun ini hanya mampu diangka 70 persen. Hal itu menjadi tidak maksimal karena objek PBB yang diturunkan oleh dinas terkait banyak yang tidak sesuai sasaran alias banyak yang bermasalah. Kami ingin dilakukan pendataan ulang, supaya capaian PBB di tahun berikutnya bisa mencapai target," demikian Kades.*

Sumber: