Miris! Dewan Ikut Campur Tangan Mutasi 27 ASN Sekretariat DPRD Mukomuko
Gedung DPRD Mukomuko-Radar Utara/ Wahyudi -
MUKOMUKO, RADARUTARA.ID — Mutasi dan rotasi 27 aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Sekretariat DPRD Kabupaten Mukomuko menjadi sorotan.
Pasalnya, proses pemindahan sejumlah staf pelaksana dan pejabat fungsional tersebut diduga tidak sepenuhnya berjalan tanpa adanya keterlibatan unsur legislatif.
Informasi yang dihimpun menyebutkan, usulan pemindahan puluhan ASN tersebut telah disampaikan sejak Agustus 2026.
Sementara surat keputusan (SK) pemindahan diterbitkan secara elektronik atas nama Bupati Mukomuko dan ditandatangani Kepala BKPSDM Kabupaten Mukomuko, Winarno MPd, pada 20 Oktober 2026.
Persoalan lain muncul karena sebagian ASN mengaku baru mengetahui adanya pemindahan tersebut pada November 2026. Bahkan, sejumlah pegawai mengaku belum menandatangani tanda terima SK pemindahan.
“Kami baru mengetahui beberapa hari lalu melalui WhatsApp. Kalau memang dipindahkan, kami menerima. Tetapi tentu harus sesuai prosedur dan aturan yang berlaku,” ujar sejumlah ASN yang meminta identitasnya tidak dipublikasikan.
Mereka juga mempertanyakan proses administrasi pemindahan tersebut.
Sebab, pada awal November terdapat sejumlah ASN yang masih menjalankan tugas kedinasan luar daerah, sementara keputusan pemindahan diketahui telah ditetapkan sejak 20 Oktober.
“Jangan sampai kemudian menimbulkan persoalan administrasi. Apalagi kegiatan dinas luar menggunakan anggaran negara,” lanjutnya.
Sorotan semakin menguat lantaran muncul informasi bahwa usulan pemindahan tersebut berasal dari unsur DPRD.
Kondisi ini memunculkan pertanyaan mengenai batas kewenangan antara legislatif dan eksekutif dalam urusan manajemen ASN.
Secara prinsip, penempatan, rotasi, mutasi maupun promosi ASN merupakan bagian dari kewenangan pejabat yang berwenang di lingkungan eksekutif sesuai ketentuan kepegawaian.
Sementara DPRD menjalankan fungsi legislasi, penganggaran dan pengawasan.
Karena itu, keterlibatan legislatif dalam mengusulkan pemindahan pegawai secara individual perlu ditempatkan secara proporsional agar tidak menimbulkan kesan adanya intervensi terhadap manajemen birokrasi.
BKPSDM: Ada Usulan dan Penilaian
Cek Berita dan Artikel lainnya di Google News
Sumber:
