Pemkab Mukomuko 'Kegemukan', Minim Gerak Pembangunan Tertinggal

MUKOMUKO, RADARUTARA.ID– Pemerintah Kabupaten Mukomuko disorot tajam. Alih-alih tampil gesit menjawab kebutuhan publik, kinerja pemerintah daerah justru dinilai semakin lamban dan kehilangan arah.

Kritik keras datang dari Direktur Rumus Institute, Rusman Aswardi, SP, yang menyebut kondisi birokrasi daerah saat ini ibarat obesitas atau kegemukan sehingga berat untuk bergerak, lambat merespons, dan cenderung pasif.

Menurut Rusman, hingga mendekati akhir bulan Mei 2026, belum terlihat satu pun gebrakan signifikan yang benar-benar dirasakan masyarakat.

Baik dalam sektor pembangunan infrastruktur maupun program strategis lainnya, pemerintah dinilai belum menunjukkan tanda-tanda percepatan.

“Kalau dianalogikan, ini seperti tubuh yang kelebihan beban. Geraknya lambat, responsnya juga lambat. Bahkan kesannya hanya ingin diam, tidak ada energi untuk bergerak cepat. Ini berbahaya kalau terus dibiarkan,” tegas Rusman.

Sorotan ini bukan tanpa alasan. Di tengah berbagai kebutuhan mendesak masyarakat, mulai dari perbaikan jalan, peningkatan layanan dasar, hingga penguatan ekonomi, justru tidak diimbangi dengan langkah konkret pemerintah.

Situasi ini memunculkan persepsi publik bahwa roda pemerintahan berjalan di tempat.

Rusman juga menilai, salah satu penyebab utama stagnasi tersebut adalah masih dominannya kegiatan seremonial yang menyita waktu dan energi birokrasi.

Agenda-agenda formal yang minim dampak langsung ke masyarakat dinilai justru memperparah kondisi obesitas dalam tubuh pemerintahan.

“Kalau ingin sehat dan tidak cepat ‘tamat’, maka harus ada perubahan pola. Kurangi kegiatan seremonial yang tidak produktif. Fokus pada kerja nyata yang bisa dirasakan langsung oleh masyarakat,” ujarnya.

Lebih jauh, ia mengingatkan bahwa kepercayaan publik terhadap pemerintah tidak dibangun dari seremoni, melainkan dari hasil kerja yang konkret.

Ketika masyarakat terus disuguhi janji tanpa realisasi, maka kepercayaan itu perlahan akan terkikis.

Kondisi ini, lanjutnya, harus menjadi alarm serius bagi seluruh jajaran pemerintah daerah.

Tanpa evaluasi menyeluruh dan langkah cepat, bukan tidak mungkin ketertinggalan pembangunan akan semakin melebar dibanding daerah lain.

Sumber: