Terbukti Terima Suap, Fikri Thobari Divonis Bersalah

BENGKULU, RADARUTARA.ID - Bupati Rejang Lebong non aktif, M. Fikri Thobari terbukti menerima suap dan gratifikasi, terkait pengondisian proyek atau fee ijon di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Rejang Lebong.

Sehingga untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, majelis hakim Pengadilan Tipikor Bengkulu memvonis Fikri Thobari dengan pidana penjara selama lima tahun dan denda Rp200 juta subsider 80 hari kurungan.

Bukan hanya hukuman badan, terdakwa Fikri Thobari juga dicabut hak politiknya selama lima tahun, yang harus dijalani setelah selesai menjalani pidana pokok. Yang berarti Fikri Thobari tidak memiliki hak memilih dan dipilih dalam jabatan publik.

Dalam amar putusan yang dibacakan dalam persidangan dengan Ketua Majelis Hakim, Fajar Pramono, Fikri Thobari terbukti secara sah dan meyakinkan, melakukan tindak pidana korupsi (Tipikor) berupa menerima suap dan gratifikasi.

BACA JUGA:Terbukti Korupsi, Imron dan Fadilah Divonis Bersalah

"Suap dan gratifikasi itu terkait pengkondisian proyek atau fee ijon di lingkungan Pemkab Rejang Lebong," ungkap Fajar dalam persidangan, Selasa 10 November 2026.

Sementara itu, mantan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman (PUPRPKP) Rejang Lebong, Harry Eko Purnomo dalam perkara yang sama.

"Dalam perkara yang sama, terdakwa Harry Eko dijatuhi hukuman pidana penjara selama empat tahun, dan denda Rp200 juta subsider 80 hari kurungan," tegas majelis hakim.

Sementara itu, Kuasa Hukum Fikri Thobari, Dian Ozhari menyayangkan putusan tersebut, lantaran pembelaan serta sikap kooperatif kliennya selama proses hukum dan pengembalian uang yang berkaitan dengan perkara, terkesan belum dipertimbangkan secara menyeluruh.

“Vonis yang dijatuhi majelis hakim sepenuhnya menyamakan tuntutan jaksa, tanpa mempertimbangkan pembelaan dan sikap kooperatif klien kita," sesal Dian.

BACA JUGA:Sumpah Pemuda, Kejati Bengkulu Ajak Masyarakat Perangi Korupsi

Lebih lanjut Dian mengemukakan, atas putusan yang dijatuhi majelis hakim tersebut, dirinya segera berkoordinasi dengan kliennya terkait langkah apa yang bakal diambil.

"Kita koordinasikan dulu putusan itu dengan Pak Fikri dan keluargannya. Barulah setelah itu bisa dipastikan sikap apa yang diambil," demikian Dian. 

Sumber: