Perusahaan diminta lebih terbuka dalam memberikan informasi produksi dan kegiatan perdagangan yang diperlukan pemerintah.
Langkah ini sekaligus diharapkan dapat membangun sistem pendataan industri yang lebih tertib.
Sebab, tanpa data yang rutin dan akurat, pemerintah akan kesulitan mengukur perkembangan industri sawit serta kontribusinya terhadap perekonomian daerah.
“Intinya kami ingin data yang jelas dan rutin. Perusahaan silakan menjalankan kegiatan usahanya, tetapi pemerintah juga membutuhkan data sebagai dasar dalam menjalankan fungsi pembinaan, pengawasan dan penyusunan kebijakan,” pungkas Safriadi.