MUKOMUKO, RADARUTARA.ID — Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM (Disperindag) Kabupaten Mukomuko mulai lebih serius menyasar sejumlah perusahaan pabrik kelapa sawit (PKS) yang beroperasi di daerah ini.
Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan pemerintah daerah memiliki data yang jelas terkait produksi crude palm oil (CPO), termasuk aktivitas ekspor yang dilakukan perusahaan.
Kepala Disperindag Mukomuko, Safriadi, SH, mengatakan selama ini pihaknya masih kesulitan memperoleh data produksi CPO dari sejumlah perusahaan.
Padahal, data tersebut sangat penting bagi pemerintah daerah sebagai bahan pemetaan potensi industri, perdagangan dan komoditas unggulan daerah.
BACA JUGA:Produksi Tembus 1,5 Juta Ton, Kontribusi Ekspor CPO Bengkulu Masih Timpang
“Data produksi CPO ini harus jelas. Termasuk kalau ada ekspor, kami juga membutuhkan datanya. Selama ini data tersebut belum kami dapatkan secara rutin dari perusahaan,” tegas Safriadi.
Menurutnya, perusahaan yang menjalankan kegiatan industri dan perdagangan di daerah semestinya memiliki kewajiban menyampaikan data kegiatan usahanya kepada pemerintah sesuai ketentuan yang berlaku.
Minimal, laporan produksi dan perkembangan kegiatan usaha dapat disampaikan secara berkala, baik setiap bulan maupun secara triwulanan.
Safriadi menegaskan, permintaan data tersebut bukan sekadar untuk kepentingan administrasi Disperindag.
BACA JUGA:Angkutan CPO Diatas 20 Ton, 7 Kades Warning Perusahaan Sawit
Data produksi dan ekspor CPO dibutuhkan untuk mengetahui secara lebih akurat seberapa besar aktivitas industri sawit memberikan kontribusi terhadap perekonomian Kabupaten Mukomuko.
Selain itu, data tersebut dapat menjadi bahan pemerintah dalam menyusun kebijakan perdagangan, mengawasi perkembangan industri, memetakan arus komoditas serta menghitung potensi dan kontribusi sektor sawit terhadap daerah.
“Jangan sampai pemerintah daerah justru tidak memiliki data yang akurat tentang produksi komoditas yang menjadi salah satu sektor penting di daerah kita. Kami perlu data itu untuk kepentingan perencanaan dan kebijakan pemerintah,” ujarnya.
Disperindag, lanjut Safriadi, akan terus melakukan komunikasi dan pendataan terhadap perusahaan-perusahaan yang bergerak di sektor pengolahan kelapa sawit.
BACA JUGA:Kuras Anggaran Rp21 Miliar, Kades Soroti Angkutan CPO Over Tonase