BENGKULU, RADARUTARA.ID - Penguatan ketahanan daerah dalam menghadapi potensi bencana, harus diawali dengan akurasi data melalui penilaian Indeks Ketahanan Daerah (IKD).
Ini disampaikan Asisnte I Sekretariat Daerah (Setda) Provinsi Bengkulu, Drs. H. Khairil Anwar, M.Si saat menghadiri Focus Group Discussion (FGD) penilaian IKD kabupaten/kota tahun 2026, Kamis 10 September 2026.
"Maka dari itu mendorong penguatan ketahana daerah dalam menghadapi bencana, menjadi salah satu fokus kita di Provinsi Bengkulu ini," ungkap Khairil.
Salah satunya, lanjut Khairil, melalui penilaian Indeks Ketahanan Daerah (IKD), yang menjadi salah satu instrumen untuk mengukur kapasitas pemerintah dan masyarakat dalam menghadapi serta menanggulangi bencana.
BACA JUGA:BPBD Mukomuko Perkuat Kesiapsiagaan, Personel Ditempa Hadapi Korban Bencana
"Jadi kita ingatkan pentingnya konsistensi dan akurasi data dalam proses penilaian IKD ini," tegas Khairil.
Menurut Khairil, data yang valid dan terukur menjadi dasar penting, terutama dalam menggambarkan kondisi ketahanan daerah secara objektif.
"Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) sebagai koordinator utama, memiliki peran strategis dalam memastikan seluruh data dan indikator yang menjadi bagian dari penilaian IKD dapat terpenuhi secara lengkap dan akurat," kata Khairil.
Mulai dari, sambung Khairil, sspek tata kelola pemerintahan, sistem peringatan dini, hingga kesiapsiagaan masyarakat, semuanya harus tercermin dalam penilaian IKD.
"Pemerintah kabupaten/kota di Provinsi Bengkulu yang selama ini aktif melakukan pengumpulan dan pemutakhiran data IKD setiap tahun, kita tentunya mengapresiasi komitmen tersebut," ujar Khairil.
BACA JUGA:Mukomuko Gak Boleh Lengah, Ancaman Bencana Mengintai
Khairil menambahkan, partisipasi aktif dalam proses penilaian maupun FGD, juga dinilai penting untuk memastikan indikator ketahanan daerah dapat terukur dengan baik.
"Karena peningkatan nilai IKD bukan sekadar mengejar capaian angka, tetapi harus menjadi gambaran nyata mengenai kesiapan daerah dalam menghadapi risiko bencana," tambah Khairil.
Lebih lanjut Khairil mengemukakan, setiap indikator yang dinilai perlu diikuti dengan langkah nyata, tentunya untuk memperkuat kapasitas pemerintah dan masyarakat.
"Dengn kolaborasi dan sinergi yang semakin kuat antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota, upaya membangun ketahanan daerah diharapkan dapat dilakukan secara konsisten dan berkelanjutan," tutup Khairil.