MUKOMUKO, RADARUTARA.ID — Pemerintah Kabupaten Mukomuko memastikan, tambahan penghasilan pegawai (TPP) untuk tahun anggaran 2027 tidak akan dipangkas di tengah tekanan fiskal daerah yang masih cukup berat. Informasi ini tentu menjadi angin segar bagi ribuan aparatur sipil negara (ASN) yang selama ini menggantungkan sebagian kesejahteraannya dari komponen TPP.
Kepala Badan Keuangan Daerah (BKD) Kabupaten Mukomuko, Haryanto, SKM, menegaskan bahwa komitmen tersebut merupakan bagian dari upaya menjaga stabilitas kinerja dan motivasi aparatur. Pemerintah daerah, kata dia, menyadari bahwa TPP memiliki peran strategis dalam mendorong disiplin serta produktivitas pegawai.
“Untuk TPP tahun 2027 sudah dipastikan tidak ada pemangkasan. Ini bentuk komitmen pemerintah daerah dalam menjaga kesejahteraan ASN,” katanya.
Namun demikian, keputusan mempertahankan TPP tersebut bukan tanpa konsekuensi. Saat ini, beban belanja pegawai dalam struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Mukomuko masih cukup besar hingga mencapai 60 persen. Angka ini dinilai cukup tinggi dan berpotensi membatasi ruang fiskal untuk program pembangunan lainnya.
Sebagai langkah penyeimbang, Pemkab Mukomuko mulai melakukan penataan ulang pola belanja daerah. Sejumlah pos pengeluaran yang dinilai tidak mendesak akan ditekan, terutama kegiatan seremonial yang selama ini menyedot anggaran cukup besar.
“Efisiensi akan kita lakukan pada kegiatan-kegiatan yang sifatnya seremonial, termasuk pengurangan honor kegiatan dan belanja lain yang tidak terlalu prioritas,” jelasnya.
Langkah ini menjadi strategi realistis di tengah keterbatasan fiskal, tanpa harus mengorbankan hak pegawai. Pemerintah daerah berupaya menggeser fokus belanja ke arah yang lebih produktif dan berdampak langsung terhadap pelayanan publik.
Di sisi lain, Pemkab Mukomuko juga terus menggenjot upaya peningkatan pendapatan asli daerah (PAD). Berbagai potensi sektor unggulan yang selama ini belum tergarap maksimal mulai dipetakan untuk dioptimalkan. Mulai dari sektor perkebunan, perikanan, hingga potensi pajak dan retribusi daerah menjadi perhatian serius.
Haryanto menegaskan, penguatan sisi pendapatan menjadi kunci penting untuk menjaga keseimbangan fiskal daerah ke depan. Dengan pendapatan yang meningkat, pemerintah akan memiliki ruang yang lebih luas dalam membiayai pembangunan tanpa harus menekan belanja pegawai.
“Kita terus berupaya menggali potensi pendapatan dari berbagai sektor. Ini penting agar fiskal daerah kita semakin kuat dan berkelanjutan,” pungkasnya.