Jabatan Salah Kamar, Pemkab Mukomuko Tetap Percaya Diri
Terlihat Bupati Mukomuko saat memimpin apel bagi pejabat dan ASN-Wahyudi-
MUKOMUKO, RADARUTARA.ID — Penempatan sejumlah pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Mukomuko kembali menjadi sorotan.
Persoalannya bukan sekadar siapa yang menduduki kursi jabatan, melainkan sejauh mana latar belakang pendidikan dan pengalaman pejabat tersebut memiliki keterkaitan dengan bidang yang dipimpinnya.
Di tengah tuntutan agar birokrasi bekerja semakin profesional dan berbasis kompetensi, masih ditemukan penempatan pejabat yang dinilai tidak linier antara pendidikan maupun pengalaman dengan organisasi perangkat daerah (OPD) yang dipimpin.
Kondisi itu terlihat dari adanya pejabat berlatar belakang Sarjana Kesehatan Masyarakat (SKM) dan Magister Kesehatan (M.Kes) yang ditempatkan di Dinas Perikanan.
Ada pula lulusan sarjana perikanan yang ditempatkan di Dinas Pertanian.
Sementara lulusan sarjana teknik justru dipercaya mengemban tugas di lingkungan Dinas Kesehatan.
Dan masih terdapat sejumlah penempatan lainnya dengan pola serupa.
Penempatan semacam ini tentu menimbulkan pertanyaan di tengah masyarakat. OPD memiliki karakter pekerjaan, regulasi, teknis serta target pembangunan yang berbeda.
Karena itu, kesesuaian kompetensi pejabat dengan bidang yang dipimpin menjadi salah satu faktor penting agar kebijakan yang diambil tidak berhenti pada kemampuan administratif semata.
Apalagi sekretaris OPD bukan hanya bertugas menjalankan rutinitas pemerintahan.
Mereka dituntut memahami persoalan teknis, ikut menyusun kebijakan, ikut mengambil keputusan, mengawal program hingga memastikan anggaran yang dikelola benar-benar memberikan manfaat.
Kepala BKPSDM Kabupaten Mukomuko, Winarno, M.Pd, mengakui adanya penempatan pejabat yang tidak sepenuhnya linier dengan latar belakang pendidikan maupun pengalaman.
Namun, Pemkab Mukomuko tetap meyakini para pejabat yang ditempatkan tersebut mampu menjalankan tugas dan tanggung jawab yang diberikan.
"Kemampuan seorang pejabat tidak semata-mata diukur dari kesesuaian ijazah dengan jabatan. Pengalaman, kemampuan manajerial dan kemauan untuk memahami tugas juga menjadi pertimbangan dalam menjalankan roda pemerintahan," katanya.
Cek Berita dan Artikel lainnya di Google News
Sumber: