MUKOMUKO, RADARUTARA.ID – Penerapan sistem kerja Work From Home (WFH) bagi aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Mukomuko belum memberikan dampak signifikan terhadap efisiensi anggaran daerah. Evaluasi sementara yang dilakukan dalam dua pekan terakhir menunjukkan bahwa penghematan belanja operasional belum terlihat secara nyata.
Sekretaris Daerah (Sekda) Mukomuko, Drs H Marjohan, mengakui bahwa meskipun skema kerja 50 persen di kantor dan 50 persen dari rumah telah berjalan, penurunan pengeluaran seperti bahan bakar minyak (BBM) dan listrik masih belum sesuai harapan.
“Secara konsep memang ada potensi efisiensi, tetapi dari evaluasi awal, dampaknya belum signifikan terhadap pengeluaran anggaran,” tegas Marjohan.
Ia menjelaskan, masih banyak faktor yang mempengaruhi besaran belanja operasional. Aktivitas kedinasan tertentu tetap berjalan seperti biasa, termasuk pelayanan publik dan operasional lapangan yang tidak bisa sepenuhnya dialihkan ke sistem kerja jarak jauh.
BACA JUGA:Pemberlakuan WFH ASN di Mukomuko Bakal Dievaluasi
Selain itu, sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) tetap membutuhkan kehadiran fisik pegawai dalam jumlah cukup besar, terutama instansi yang bersentuhan langsung dengan masyarakat. Kondisi ini membuat penggunaan listrik kantor dan kendaraan dinas belum mengalami penurunan drastis.
“Tidak semua OPD bisa maksimal menerapkan WFH. Ada yang tetap harus aktif di lapangan, sehingga penggunaan BBM dan listrik masih relatif stabil,” ujarnya.
Pemerintah daerah pun masih terus melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap efektivitas kebijakan tersebut. Fokus utama saat ini adalah menjaga keseimbangan antara efisiensi anggaran dan kualitas pelayanan publik agar tidak terganggu.
Sekda menegaskan, kemungkinan penyesuaian skema kerja tetap terbuka, namun harus berdasarkan hasil evaluasi yang objektif di lapangan. Pemerintah tidak ingin kebijakan efisiensi justru berdampak pada menurunnya pelayanan kepada masyarakat.
“Kalau dipaksakan tanpa perhitungan matang, justru bisa mengganggu pelayanan. Jadi kita tetap hati-hati,” katanya.
BACA JUGA:Pemberlakuan WFH ASN di Mukomuko Bakal Dievaluasi
Langkah WFH sendiri tetap dipandang sebagai salah satu alternatif pengelolaan kerja yang lebih fleksibel. Namun, untuk mencapai efisiensi anggaran yang nyata, diperlukan kajian lebih mendalam serta penyesuaian kebijakan yang lebih terukur.
“Evaluasi akan terus dilakukan. Tujuannya bukan sekadar efisiensi, tetapi memastikan kinerja ASN tetap optimal di tengah keterbatasan anggaran,” pungkasnya.