ASN Pensiun Bertambah, Rekrutmen Terkunci Aturan Anggaran

MUKOMUKO, RADARUTARA.ID — Sebanyak 91 Aparatur Sipil Negara (ASN) di Mukomuko dipastikan akan menanggalkan tugasnya dan memasuki masa purna bakti. Di balik penghormatan atas pengabdian panjang tersebut, terselip tantangan besar yang harus dihadapi daerah: menjaga kesinambungan pelayanan publik di tengah keterbatasan fiskal.

Gelombang pensiun ini tidak sekadar angka. Ia berpotensi meninggalkan ruang kosong di berbagai organisasi perangkat daerah (OPD), terutama pada sektor-sektor strategis yang selama ini menjadi tulang punggung pelayanan masyarakat.

Kepala BKPSDM Kabupaten Mukomuko, Winarno, M.Pd, menegaskan bahwa hingga saat ini pemerintah daerah belum dapat melangkah lebih jauh untuk mengusulkan rekrutmen ASN baru, baik melalui jalur CPNS maupun PPPK. Kebijakan tersebut bukan tanpa sebab, melainkan bagian dari penyesuaian terhadap regulasi pusat terkait pengendalian belanja pegawai.

“Untuk saat ini kita masih menahan diri. Belum ada usulan rekrutmen karena harus menyesuaikan dengan batas maksimal belanja pegawai yang telah ditetapkan pemerintah pusat,” ujarnya.

BACA JUGA:WFH Dihentikan, ASN Mukomuko Wajib Ngantor Mulai Jumat

Pemerintah pusat sendiri telah menggariskan bahwa porsi belanja pegawai tidak boleh melampaui 30 persen dari total Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), aturan yang akan diberlakukan penuh mulai tahun 2027. Ketentuan ini secara langsung mempersempit ruang gerak daerah dalam menambah jumlah pegawai.

Di satu sisi, langkah ini menjadi bagian dari upaya menciptakan tata kelola keuangan daerah yang lebih sehat. Namun di sisi lain, Mukomuko dihadapkan pada realitas berkurangnya tenaga aparatur di lapangan.

Jika tidak diantisipasi dengan cermat, kondisi ini berpotensi meningkatkan beban kerja ASN yang masih aktif, bahkan dapat berdampak pada kualitas pelayanan publik yang selama ini menjadi prioritas utama pemerintah daerah.

Meski demikian, pemerintah tidak tinggal diam. BKPSDM saat ini tengah melakukan pemetaan kebutuhan pegawai secara menyeluruh, termasuk evaluasi beban kerja di setiap OPD. Langkah ini menjadi dasar penting untuk menentukan strategi penataan kepegawaian ke depan.

Optimalisasi sumber daya menjadi pilihan utama. Penataan internal dan redistribusi pegawai antar unit kerja akan dilakukan agar kekosongan yang muncul dapat segera terisi, meski tanpa penambahan formasi baru.

BACA JUGA:WFH Dihentikan, ASN Mukomuko Wajib Ngantor Mulai Jumat

“Yang terpenting adalah memastikan pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan. Kita akan maksimalkan potensi pegawai yang ada dan melakukan penataan secara bertahap,” pungkasnya.

Sumber: