Pemkab Mukomuko Setop Pembelian Mobnas Baru, Fokus Perbaikan Kendaraan Lama
Pemkab Mukomuko pastikan tidak akan membeli mobil baru. Terlihat Bupati dan Wabup saat mengecek mobnas pejabat-Radar Utara/ Wahyudi -
MUKOMUKO, RADARUTARA.ID - Pemerintah Kabupaten Mukomuko memastikan tidak akan melakukan pembelian mobil dinas baru untuk pejabat sepanjang tahun 2026. Kebijakan ini diambil sebagai respons atas kondisi keuangan daerah yang belum stabil dan masih memerlukan pengendalian belanja secara ketat.
Langkah tersebut tidak hanya berlaku untuk tahun berjalan, tetapi juga direncanakan berlanjut hingga tahun 2027. Pemerintah daerah memilih menahan pengeluaran untuk pengadaan kendaraan baru dan mengalihkan perhatian pada optimalisasi aset yang sudah ada.
Sekretaris Badan Keuangan Daerah (BKD) Mukomuko, Derna Wilis, menyampaikan bahwa keputusan ini merupakan bagian dari penyesuaian prioritas anggaran. Belanja yang tidak mendesak, termasuk pengadaan kendaraan dinas baru, ditunda untuk menjaga keseimbangan fiskal daerah.
Meski demikian, terdapat pengecualian untuk kendaraan yang bersifat pelayanan publik dan mendesak, seperti ambulans dan mobil pemadam kebakaran. Kedua jenis kendaraan tersebut tetap menjadi prioritas karena berkaitan langsung dengan keselamatan dan kebutuhan dasar masyarakat.
"Untuk pejabat yang belum memiliki kendaraan dinas yang layak, pemerintah daerah saat ini sedang melakukan pemetaan terhadap kondisi kendaraan dinas yang ada. Pendataan ini bertujuan untuk mengetahui unit mana yang masih bisa dimanfaatkan melalui perbaikan," katanya.
Dia menegaskan, kendaraan dinas lama tidak akan langsung dilelang selama masih memungkinkan untuk diperbaiki. Batas biaya perbaikan ditetapkan maksimal Rp20 juta per unit. Jika kerusakan masih berada dalam kisaran tersebut, kendaraan akan diperbaiki dan digunakan kembali.
Kebijakan ini diharapkan dapat menekan pengeluaran daerah sekaligus meningkatkan efisiensi penggunaan aset. Pemerintah daerah juga ingin memastikan bahwa setiap belanja yang dilakukan benar-benar memiliki dampak langsung terhadap pelayanan publik.
"Dengan upaya ini, Pemkab Mukomuko menempatkan pengelolaan anggaran sebagai langkah prioritas, di tengah keterbatasan fiskal yang masih dihadapi," pungkasnya.
Cek Berita dan Artikel lainnya di Google News
Sumber: