Arah Pembangunan Mukomuko Dipatok, Empat Sektor Jadi Penentu

MUKOMUKO, RADARUTARA.ID — Pemerintah Kabupaten Mukomuko menetapkan arah kebijakan pembangunan yang lebih terukur melalui dokumen RPJMD, dengan menitikberatkan pada penguatan daya saing daerah menuju target Indonesia Emas 2045. Kebijakan ini ditegaskan sebagai turunan langsung dari visi daerah, yakni mewujudkan Mukomuko yang maju, mandiri, sejahtera, dan berdaya saing tinggi berbasis sektor pertanian unggulan serta pemerataan infrastruktur.

Kepala Bapperinda Mukomuko, Singgih Pramono, MH, menyampaikan bahwa arah kebijakan tersebut tidak disusun secara normatif, melainkan berdasarkan kondisi riil yang dihadapi daerah. Sejumlah persoalan mendasar masih menjadi penghambat utama pembangunan, sehingga perlu penanganan yang terfokus dan berkelanjutan.

"Dalam dokumen RPJMD, terdapat empat prioritas utama pembangunan daerah," jelasnya.

Pertama, kata Singgih, peningkatan kualitas sumber daya manusia. Fokus ini diarahkan pada perbaikan indikator kesehatan dan pendidikan, termasuk penurunan angka stunting yang masih menjadi persoalan serius di Mukomuko. Selain itu, kesenjangan akses layanan kesehatan dan kualitas pendidikan antarwilayah juga masih menjadi catatan penting yang harus diselesaikan.

Kedua, penguatan transformasi ekonomi. Pemerintah daerah mendorong peningkatan nilai tambah dari sektor unggulan seperti kelapa sawit dan perikanan. Selama ini, produk primer masih didominasi oleh penjualan bahan mentah tanpa pengolahan maksimal.

"Kondisi ini menyebabkan rendahnya nilai ekonomi yang diterima masyarakat. Upaya hilirisasi menjadi kunci untuk memperkuat kemandirian ekonomi daerah," tegasnya.

Sedangkan ketiga, pemerataan pembangunan infrastruktur dasar. Keterbatasan infrastruktur, terutama jalan produksi dan konektivitas antarwilayah, masih menjadi penghambat utama pertumbuhan ekonomi. Disparitas antara wilayah perdesaan dan perkotaan juga masih terlihat jelas.

"Infrastruktur yang belum merata berdampak langsung pada akses layanan dasar dan distribusi hasil produksi masyarakat," paparnya.

Lalu yang keempat, penguatan tata kelola pemerintahan yang berintegritas. Pemerintah daerah menargetkan peningkatan kualitas sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (SAKIP) serta perbaikan manajemen birokrasi. Tata kelola yang baik menjadi fondasi utama dalam memastikan seluruh program pembangunan berjalan efektif dan tepat sasaran.

Selain empat prioritas tersebut, sejumlah isu strategis juga menjadi perhatian serius. Di antaranya tingkat kemiskinan yang masih perlu ditekan, ketimpangan akses layanan dasar, serta degradasi lingkungan yang ditandai dengan luasnya lahan kritis yang mencapai puluhan ribu hektare.

"Kondisi ini tidak hanya berdampak pada sektor pertanian, tetapi juga pada keberlanjutan pembangunan jangka panjang," ungkapnya.

Singgih menegaskan bahwa seluruh kebijakan yang disusun tidak berdiri sendiri, melainkan saling terhubung antar sektor. Pembangunan SDM, ekonomi, infrastruktur, dan tata kelola harus berjalan seimbang agar mampu mendorong percepatan pembangunan daerah secara menyeluruh.

Dengan arah kebijakan ini, Pemerintah Kabupaten Mukomuko menargetkan terwujudnya daerah yang memiliki daya saing tinggi, tidak hanya di tingkat regional tetapi juga dalam konteks nasional. Penekanan pada sektor pertanian unggulan tetap menjadi basis utama, namun dengan pendekatan yang lebih modern, produktif, dan berkelanjutan.

"RPJMD ini menjadi pijakan utama dalam menentukan program prioritas setiap perangkat daerah, sehingga tidak terjadi tumpang tindih kebijakan dan seluruh anggaran dapat digunakan secara efektif untuk menjawab kebutuhan masyarakat," pungkasnya.

Sumber: