Bukan Tak Setuju Bayar Hutang, Edwar: Tapi Harus Ikuti Prosedur

BENGKULU, RADARUTARA.ID – Masih terdapatnya hutang Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bengkulu, tampaknya benar-benar menyita perhatian Badan Anggaran (Banggar) DPRD Provinsi Bengkulu.

Meskipun demikian terkait hutang tersebut, dipastikan bukan tidak setuju untuk dibayar, melainkan pembayarannya harus sesuai ketentuan dan prosedur yang ada.

Anggota Banggar DPRD Provinsi Bengkulu, Edwar Samsi, S.Ip, MM mengatakan, tak bisa dipungkiri hutang Pemprov Bengkulu ini mencapai ratusan miliar rupiah.

"Seperti hutang Dana Bagi Hasil (DBH) pada pemerintah kabupaten/kota, di Dinas Pekerjaan Umum dan Penetaan Ruang (PUPR) pada rekanan, Rumah Sakit Umum Daerah M. Yunus (RSMY) dan lainnya," ungkap Edwar.

BACA JUGA:DBH Sawit Terjun Bebas, Mukomuko Dipaksa Tahan Nafas Tanpa Pembangunan

Namun, lanjut Edwar, pihaknya tidak menolak pembayaran hutang-hutang yang dimaksud. Melainkan agar seluruh proses pembayaran, dilakukan sesuai dengan mekanisme dan prosedur yang berlaku. 

"Apalagi beban utang daerah tersebut, berpotensi mengganggu stabilitas keuangan pemprov," kata Edwar.

Menurut Edwar, sejumlah kegiatan pembangunan masih terus berjalan meskipun belum ada kepastian mengenai ketersediaan anggaran. Ini dinilai berisiko karena dapat menambah tumpukan utang yang pada akhirnya membebani APBD tahun berikutnya. 

"Jadi, kami ini bukan tidak memberi persetujuan pembayaran hutang. Tetapi harus sesuai dengan mekanisme," tegas Edwar.

Disisi lain, Edwar menyoroti lemahnya koordinasi antara Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait, seperti dengan Dinas PUPR.

BACA JUGA:Mukomuko Kekurangan Duit, Pemprov Bengkulu Diminta Bayar Utang DBH Rp37 Miliar

"Bahkan ada kesan informasi dari TAPD sering kali tidak diindahkan OPD pelaksana. Padahal, TAPD memiliki kewenangan untuk mengecek ketersediaan keuangan daerah sebelum kegiatan fisik dilaksanakan," ujar Edwar.

Edwar menambahkan, sikap OPD yang tetap melajutkan kegiatan seolah-olah anggaran tersedia, padahal belum ada kepastian dari sisi keuangan juga harus diperhatikan. 

"Misal seperti anggaran yang untuk pembangunan infrastruktur yang kerap digaungkan. Namun tanpa perhitungan matang, ini justru berpotensi menimbulkan masalah serius," tambah Edwar.

Sumber: