ASN Disdikbud Diultimatum, Sekda Herwan: Jaga Integritas
Sekda Herwan Antoni saat menyaksikan penandatanganan surat pernyataan anti Pungli dan Gratifikasi di Dinas Dikbud-Radar Utara / Doni Aftarizal-
BENGKULU, RADARUTARA.ID - Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) Provinsi Bengkulu, diultimatum agar konsisten menjaga integritas.
Ultimatum ini ditegaskan Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Bengkulu, Dr. H. Herwan Antoni saat menyaksikan penandatanganan surat pernyataan anti pungutan liar (Pungli) dan gratifikasi di Dinas Dikbud, Senin 4 Mei 2026.
"Penandatanganan ini ditargetkan agar ASN, khususnya di lingkungan Dinas Dikbud Provinsi Bengkulu agar berkomitmen menjga dan memperkuat integritas," tegas Herwan.
Terutama, lanjut Herwan, dalam penyelenggaraan pelayanan publik yang bersih, transparan dan akuntabel. Jadi melalui penandatanganan ini, ASN harus serius menolak segala praktik pungli dan gratifikasi.
"Penandatanganan ini tidak sekadar bersifat simbolis, melainkan diimplementasikan secara nyata dalam pelaksanaan tugas sehari-hari," pinta Herwan.
Menurut Herwan, penting bagi ASN untuk konsistensi antara komitmen dan tindakan. Setiap ASN memiliki tanggung jawab moral untuk menjaga integritas dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.
“Penandatanganan ini jangan hanya menjadi seremonial. Harus diwujudkan dalam tindakan nyata. Tidak boleh ada pungli maupun gratifikasi dalam bentuk apa pun,” kata Herwan.
Herwan menambahkan, sektor pendidikan memiliki peran strategis dalam pembangunan daerah, sehingga seluruh jajaran ASN di lingkungan Dinas Dikbud harus mampu menjaga kepercayaan publik melalui kinerja yang profesional dan berintegritas.
“Pelayanan publik yang bersih merupakan kunci utama dalam membangun kepercayaan masyarakat. ASN harus bekerja secara jujur, transparan, dan penuh tanggung jawab,” tambah Herwan.
Lebih lanjut Herwan mengemukakan, melalui kegiatan ini, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bengkulu berharap seluruh ASN dapat semakin memperkuat komitmen dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih.
"Kemudian bebas dari pungli, serta berorientasi pada pelayanan prima bagi masyarakat," demikian Herwan.
Cek Berita dan Artikel lainnya di Google News
Sumber:
- Share:
