Puluhan Massa Unjuk Rasa di Depan Kantor Bupati Bengkulu Utara, Pertanyakan Kejelasan APBD 2024

ARGA MAKMUR, RADARUTARA.ID - Puluhan mahasiswa dan masyarakat menggelar aksi unjuk rasa di Depan Kantor Bupati Bengkulu Utara, Kamis (1/2/2024).

Mahasiswa dan masyarakat tersebut yang tergabung dalam Masyarakat Peduli Pembangunan (Mapan) mengaku kecewa dengan kepemimpinan Bupati Bengkulu Utara, Ir Mian dan Ketua DPRD Bengkulu Utara, Sonti Bakara SH.

Pasalnya, APBD 2024 Kabupaten Bengkulu Utara bukan milik Bupati dan Ketua DPRD, melainkan hak masyarakat.

Koordinator Lapangan (Korlap) Amirul Mukminin, dalam orasi mengungkapkan bahwa poin pokok tuntutannya dalam aksinya adalah netralitas ASN, APBD 2024 Bengkulu Utara diduga disalahgunakan serta meminta stop kepada pemerintah untuk melibatkan guru untuk kepentingan politik.

"Kita datang kesini melakukan aksi, lantaran kecewa terhadap kepemimpinan Bupati Bengkulu Utara, Mi'an yang telah gagal memimpin Bengkulu Utara," ujar Amirul.

BACA JUGA:Tidak Dipungut Biaya, Metrologi Bengkulu Utara Imbau Pedagang Tera Ulang Timbangan Transaksi Jual Beli

Kemudian, lanjutnya dirinya meminta Pengangkatan PPPK bagi honorer yang telah benar-benar berjuang, sekiranya Pemerintah Bengkulu Utara menerapkan pemerataan sesuai kebutuhan daerah. 

"Kami hanya ingin bertemu dengan Bupati Mian, karena tidak ada yang bisa menjawab persoalan tersebut kecuali Bupati Bengkulu Utara," tegasnya. 

Sementara itu, Asisten 1 Setdakab Bengkulu Utara, Rahmat Hidayat saat dibincangi awak media mengaku, bahwa Bupati Bengkulu Utara, Ir Mian tidak ada dikantor, sedang dinas luar (DL).

Dengan begitu, Bupati Mian tidak dapat menemui langsung kepada masa demonstran. Ia mengaku terkait berbagai poin tuntutan yang disampaikan oleh masa unjuk rasa terkait regulasi pengesahan APBD 2024 yang dianggap menyalahi regulasi itu tidak benar. 

"Bupati sedang Dinas Luar," pungkasnya.

BACA JUGA:KPU Tempeli Kotak Suara dengan Barcode, Pendistribusian Logistik Pemilu 2024 Akan Terpantau Lewat Silog

Berikut ini tuntutan aksi didepan Kantor Bupati Bengkulu Utara:

1. Telah terjadi indikasi pengurangan kualitas dan pelanggaran dokumen spesifikasi teknis pada proyek pengadaan tas sekolah PAUD/TK Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2023.

Sumber: