Puluhan Ribu Bansos Dinonaktifkan Kemensos, Lurah di Gunung Kidul Jadi Sasaran Warga

RADARUTARA.ID - Tak bisa dipungkiri jabatan lurah di pemerintahan adalah suatu posisi yang paling dekat dan berhubungan dengan masyarakat. 

Tak pelak, hal itu juga terkadang membuat para lurah menjadi sasaran empuk bagi masyarakat yang ingin mengeluhkan kebijakan baru yang di keluarkan oleh pemerintah. 

Biasanya, kebijakan atau peraturan yang acap kali di protes masyarakat kepada para lurah adalah keluarnya data terbaru untuk penerimaan Bantuan Sosial (Bansos).

Protes ini kerap terjadi jika Masyarakat yang dulunya tercatat sebagai penerima bantuan, tiba-tiba namnya sudah tercoret sehingga tidak bisa menerima bantuan lagi.

BACA JUGA:Pantas Lurah di Gunung Kidul Keluhkan Biaya Hajatan, Ternyata Gajinya Hanya Segini

Tentunya, tempat pertama yang dituju oleh masyarakat untuk menanyakan hal ini adalah kepada para lurah ataupun pejabat setempat. Tak jaran pula masyarakat yang sedikit awam dengan aturan bahkan menuduh para lurah yang melakukan manipulasi data sehingga nama mereka tercoret dari daftar penerima bantuan.

Hal ini seperti yang dialami oleh para lurah yang berada di Kabupaten Gunung Kidul, mereka harus menjadi "sasaran" dari para warga yang menanyakan kenapa mereka dicoret sebagai penerima bantuan.

Seperti yang dirasakan oleh Lurah kampung, Kapanewon Ngawen, Suparna, dijelaskanya dari data terbaru yang dikeluarkan sebanyak 30 warganya dicoret sebagai penerima bantuan beras. Oleh karena itu mereka langsung datang kerumahnya untuk menanyakan kenapa dirinya tidak mendapatkan bantuan lagi, padahal tergolong masyarakat kurang mampu.

"Kepada warga, saya jelaskan jika pemberian bantuan kewenangan dari pusat. Pihaknya hanya membantu mendistribusikan.Terkait kebijakan mendapat atau tidak bukan kewenangan saya, saya bilang. Kecuali dana desa, terkait BNPT, PKH, bukan kebijakan pak Lurah," terangnya dikutip dari tribunjogja.com

BACA JUGA:Besarnya Nominal Amplop Hajatan Jadi Alasan Lurah dan Dukuh di Gunung Kidul Terjerat Pinjol? Ini Kata Bupati

Hal senada juga dialami oleh  Lurah Logandeng, Kapanewon Playen, Suhardi tidak hanya didatangi secara langsung dirinya juga bahkan selalu di telpon masyarakat yang namanya dicoret sebagai penerima bantuan.

"Kalau ada perbaikan data, pasti akan kami lakukan agar bantuan bagi penerima bisa benar-benar tepat sasaran," kata dia.

Tak hanya mereka berdua, Lurah Grogol, Kapanewon Paliyan, Latip Wahyudi, juga mengaku didatangi warga terkait pencoretan data bansos, tidak ingin masalah ini berlarut-larut pihaknya bahkan bersedia untuk menjadi jembatan bagi warga yang ingin komplain.

Untuk diketahui pula bahwa, sebelumnya Kementerian Sosial (Kemensos) Republik Indonesia telah menonaktifkan bantuan sosial sebanyak 10.261 warga Gunung Kidul, Daerah Istimewa Yogyakarta.

Sumber: