Akurasi Data Masyarakat Miskin, Dinsos BU Terapkan Digitalisasi Siks-Ng Online Masuk Desa

PADANG JAYA RU.ID- Dinas Sosial (Dinsos) Kabupaten Bengkulu Utara (BU) menggelar Bimbingan Teknis (Bimtek) kepada operator desa di Kecamatan Padang Jaya, dalam rangka verifikasi dan validasi data terpadu penanganan fakir miskin dan orang tidak mampu melalui Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Next Generation (SIKS-NG). Kegiatan sendiri dipusatkan di Aula Kecamatan Padang Jaya, Selasa (6/9/2022).

Kegiatan yang dihadiri kepala desa dan operator itu, difasilitasi langsung oleh Kecamatan Padang Jaya, tujuannya untuk verifikasi kelayakan data usulan warga yang masuk dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang diinput secara online, berdasarkan usulan warga melalui Aplikasi Digitalisasi Siks-Ng Online Masuk Desa (Disikmasa).

Untuk memastikan data usulan warga masuk dalam DTKS, Dinsos BU menginisiasi bimtek terkait data ini, yang diharapkan bisa mempermudahkan operator dalam pendataan. Dengan aplikasi yang telah dipersiapkan oleh Dinsos, saat ini operator desa tidak perlu ke kabupaten, artinya cukup di desa semua usulan bisa dicover dalam DTKS secara online.

"Artinya kami minta semua pelayanan di sosial bisa dilayani dengan baik dan dipermudah atau tidak ribet, khususnya dalam pendataan," jelas Kepala Dinsos BU, Agus Sudrajad, SKM, MM. 

Agus menambahkan, syarat untuk dapat menerima bansos harus terdaftar dalam DTKS. Jika belum terdaftar dalam DTKS maka dapat diusulkan ke masing-masing desa melalui Aplikasi Siks-Ng yang nantinya diolah melalui operator desa untuk memverifikasi kelayakan usulan warga. Masih Agus, pendataan secara online masyarakat miskin sudah menyasar ke 15 kecamatan dan 206 desa.

"Jika ada warga yang layak mendapatkan bantuan sosial maka diharapkan untuk mengusulkan ke dalam Aplikasi agar terdaftar dalam DTKS. Warga juga dapat mengusulkan ditingkat desa apabila benar-benar layak menerima bantuan," pungkasnya. 

Sementara, Kasi BSPLS Dinas Sosial BU, Afrianto S.Sos.M.Si yang juga selaku narasumber menjelaskan, pelayanan kepada masyarakat saat ini sudah dipermudah dalam hal pendataan sosial. Ia mengaku masyarakat tidak meski ke Kabupaten, data bisa dicek langsung melalui operator desa.

"Bantuan harus masuk dalam DTKS dan harus valid, yang tidak valid akan tereliminasi secara otomatis. Dan data ini yang tau hanya di desa, melalui operator desa," katanya.

Pihaknya mengaku, bantuan juga sewaktu-waktu bisa tidak muncul dikarenakan data tidak valid seperti hanya nama tidak sesuai, KK tidak online, NIK ganda atau penulisan nama ibu kandung. Kemudian, ia menegaskan kepada pemerintah desa dalam mengusulkan data harus dilandasi musyawarah desa, agar semua penerima bansos sesuai dengan kriteria penerima. Lanjut Afrianto, kata dia jangan sampai bansos tidak tepat sasaran sehingg tidak menjadi bomerang bagi kepala desa.

"Hasil finalisasi pendataan nantinya akan diserahkan ke desa oleh Bupati BU, kemudian dilakukan verifikasi kembali oleh pemerintah desa. Jangan sampai data ini tidak valid sehingga bantuan tidak turun," tambahnya.

Berkenaan dengan data, Camat Padang Jaya, Maman Suherman, S.STP, MM usai membuka acara mengapresiasi pihak Dinsos BU dan pemerintah desa yang telah bekerja untuk masyarakat dan kemajuan desa.

Dirinya juga meminta kepada pemdes, dalam penginputan data, baik dari Dukcapil dan Dinsos, hendaknya operator yang bertugas dilakukan oleh orang yang sama, agar menjadi satu kesatuan dan lebih mudah dalam pendataan. 

Sumber: