Datangi Kantor Bupati, Warga Datar Macang Ngamuk

• Protes BLT-DD, BDT Acuan Baku Kemensos

ARGA MAKMUR RU - Puluhan warga yang didominasi kaum ibu dari Desa Taba Baru Kecamatan Lais, mendatangi kantor Bupati Bengkulu Utara (BU). Kedatangan kaum hawa ini, untuk mempertanyakan terkait Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa (DD) yang diduga tidak tepat sasaran dan penerimanya, disinyalir tumpang tindih. Menurut Ningsih (56 tahun), penerima bantuan BLT DD di desanya berjumlah 135 KK dan didalamnya, diduga terdapat penerima Bansos lain seperti PKH maupun BPNT yang setidaknya berjumlah 80 KK. \"Kita melihat pembagian BLT DD tidak tepat sasaran, masa yang sudah jelas penerima PKH dan BPNT masih menerima bantuan ini. Sementara warga lain yang bukan penerima bansos, malah tidak dapat bantuan sama sekali,\" ungkapnya. Ningsih beserta warga yang hadir, meminta Bupati Mian untuk menyelesaikan permasalahan ini karena sebelumnya, warga mengaku, sudah mengadukan persoalan ini ke Polsek dan Camat Lais namun belum ada tindakan konkret di lapangan. Masih menurut Ningsih, selain penerima bantuan yang tidak tepat sasaran, dalam proses penyerahan bantuan dan pendataan, diduga dilakukan secara tertutup. \"Kami sudah pernah mengadu ke pemerintahan tingkat kecamatan, karena tidak ada tanggapan maka kami mengadu ke Bupati. Kami harap ada keadilan dan pembagian bantuan ini bisa merata,\" harap Ningsih. Asissten 1 Setdakab BU, Dullah, SE yang menerima rombongan warga mengatakan, pihaknya akan menyampaikan aspirasi warga ini kepada Bupati BU, Ir H Mian. Bahkan, sebagai upaya tindak lanjut dari aspirasi ini, kata Dullah, baik Kades Taba Baru maupun Camat Lais, akan dipanggil untuk diminta keterangan terkait persoalan ini. \"Saya harap ibu-ibu bisa sabar dan dipastikan, masalah ini akan kita carikan jalan keluarnya. Nanti, dengan pemanggilan Kades dan Camat, kita akan meminta keterangan dan menemukan akar masalah ini dari permasalahan ini,\" jelas Dullah. Protes BLT-DD, Warga Datar Macang Ngamuk DI Kecamatan Air Besi, penyaluran bantuan sosial dari pemerintah pusat yang dialokasikan oleh desa dalam bentuk program Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa (DD) diprotes puluhan warga. Bahkan, aksi protes warga ini diwarnai aksi anarkis warga yang merusak sejumlah fasilitas milik kantor desa. Polemik itu terjadi di Desa Datar Macang Kecamatan Air Besi, Kabupaten Bengkulu Utara, pada Selasa (09/6/2020). Sejumlah warga menggruduk Kantor Desa Datar Macang untuk meminta penyaluran BLT DD dibagikan secara merata. Kekesalan warga-pun sempat memuncak dan membuat situasi semakin panas, sejumlah fasilitas kantor desa-pun menjadi sasaran amukan warga. Satu kaca meja pecah, jendela kantor desa pecah, begitu juga dengan kursi plastik yang berada di kantor desa juga patah karena amukan warga. Beruntung, sejumlah petugas kepolisian dan aparat TNI segera turun ke desa untuk menenangkan warga. Camat Air Besi, Ajiansyah, A.Ma, Pd melalui Sekcam Dairmansyah ketika dikonfirmasi RU, membenarkan kejadian tersebut. \"Ia, warga Desa Datar Macang Protes soal penyaluran BLT DD,\" ujarnya. Pihaknya juga menjelaskan jika BLT DD tersebut, telah disalurkan oleh Pemerintah Desa Datar Macang, pada Senin (08/6/2020) kepada 62 KK. Hanya saja penyaluran tersebut dinilai warga tidak merata. \"Warga yang tidak mendapatkan BLT DD mendesak pemerintah desa untuk membagikan BLT DD secara merata. Padahal secara aturan itu tidak bisa, karena BLT DD hanya diperuntukkan pada orang tidak mampu dan orang yang terdampak Covid-19,\" jelasnya. Menyikapi fenomena tersebut, pemerintah desa-pun akhirnya menggelar pelaksanaan musyawarah lanjutan dalam proses penyaluran BLT DD tersebut. Hanya saja, hingga Selasa (09/6/2020), Pukul 15.30 WIB, kepala Desa Datar Macang, Hilmandi masih menolak untuk dikonfirmasi RU terkait kericuhan yang terjadi di desanya tersebut. BDT Jadi Acuan Baku Kemensos DILEMA terkait program bantuan sosial seperti Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), Program Keluarga Harapan (PKH) dan lainnya adalah warga miskin tidak terdata dalam Basis Data Terpadu (BDT) yang semestinya bisa diunggah oleh operator desa atau kelurahan. Kepala Dinsos Bengkulu Utara (BU), Suwanto, SH, MAP, turut mengamini situasi itu. Hanya saja, sesuai dengan mekanisme verifikasi BDT dan warga miskin setiap semesternya, proses itu diserahkan mutlak kepada desa dan kelurahan. \"Ketika warga miskin itu belum masuk dalam program sosial, syarat utama yang bersangkutan wajib masuk dulu ke dalam BDT, untuk bisa didaftarkan sebagai calon penerima program sosial,\" kata Suwanto, kemarin. Lantas bagaimana ketika seseorang itu tak masuk dalam BDT, namun dipandang layak menjadi penerima program karena terbukti tidak mampu, masih tinggal di rumah orangtua serta memiliki anak yang masih sekolah serta bukan merupakan penerima manfaat program sosial. Masih bisa dilakukan upaya pengusulan yang wajib mendapatkan rekomendasi tertulis dari pemerintah Desa atau kelurahan. \"Serta telah memiliki Kartu Keluarga (KK) sendiri,\" pungkasnya. (mae/sfa/bep)

Sumber: