Minta Buka Portal Verifikasi, THLTBPP Geruduk BKPSDM

ARGA MAKMUR RU - Puluhan Tenaga Harian Lepas Tenaga Bantu Penyuluh Pertanian (THLTBPP) Bengkulu Utara, Jumat (22/2) kemarin mendatangi Kantor Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Bengkulu Utara. Puluhan THLTBPP ini meminta BKPSDM BU untuk membuka portal verifikasi dari pengadaan tes Pegawai Pemerintahan dengan Perjanjian Kontrak (PPPK) tahap pertama. Pasalnya, ke-63 orang penyuluh ini telah berhasil mendaftar, namun langkah mereka seakan terhenti karena belum adanya proses verifikasi, sementara waktu penyeleksian untuk tahap pertama ini sudah ditutup. Boim, Koordinator Lapangan dalam aksi ini menyampaikan, dirinya beserta kawan-kawan penyuluh yang lain meminta kepada dinas terkait untuk mempermudah proses pendaftaran PPPK ini. \"Kami minta tolong portal verifikasi sebagai proses lanjutan dari pendaftaran harap untuk dibuka, karena ini menyangkut masa depan dari para penyuluh,\" ungkapnya. Dirinya juga menyampaikan, nantinya aksi ini akan terus berlanjut sampai ada jawaban yang pasti dari Pemkab BU, karena ini merupakan angin segar yang sangat baik untuk para penyuluh di Bengkulu Utara. \"Kami akan terus melakukan aksi ini sampai ada jawaban pasti dari Pemkab BU, karena pihak BKPSDM BU juga sudah berjanji jika portal telah dibuka dari Kemenpan maka pihaknya akan melakukan verifikasi,\" lanjutnya. THLTBPP ini, menurut Boim memang diprioritaskan untuk pendaftaran PPPK di tahap pertama ini, namum dikatakannya, pemerintah terkesan memperlambat proses ini. \"Bahkan Bapak Presiden RI juga sudah mengeluarkan statement nantinya di tanggal 13 Maret 2019, semua THLTBPP ini akan dibagikan SK PPPK-nya, namun faktanya sampai saat ini pendaftaran saja belum bisa diverifikasi,\" sesalnya.

• BU Pastikan Rekrut PPPK

SEMENTARA ITU, saat dikonfirmasi RU, Kepala BKPSDM BU, Drs Setyo Budiraharjo, MM melalui Kabid Data dan Informasi, M Taufik menegaskan, Pemkab BU tidak akan menyelenggarakan seleksi penerimaan PPPK tahap pertama. Hal ini berdasarkan surat yang dilayangkan oleh Bupati kepada pihak Kementerian Pertanian yang menaungi penyuluh. Menurutnya, Pemkab BU belum bisa menyelenggarakan seleksi jika anggaran dibebankan di APBD, kecuali jika anggaran dibebankan di APBN maka di tahun ini seleksi PPPK bisa dilaksanakan. \"APBD BU di tahun 2019 ini memang tidak ada rekening gaji, sehingga BU belum bisa melakukan penerimaan PPPK ini,\" ungkapnya. Sementara itu setidaknya sudah ada 60 akun yang sudah login di portal, namun kembali dipastikan BU tidak akan membuka portal verifikasi sehingga proses cetak nomer dan selanjutnya tidak bisa dilaksanakan. Namun pihaknya juga terus mengupayakan ke Panselnas maupun Menpan untuk 136 formasi PPPK ini bisa dilakukan di tahapan kedua nantinya. \"Untuk tahap pertama memang tidak bisa kita laksanakan, selain format yang memang belum jelas dan juga jadwal untuk verifikasi juga sudah ditutup. Namun diupayakan di tahap kedua nanti untuk K2, tenaga kesehatan, tenaga guru dan penyuluh yang memiliki SK Kementerian Pertanian akan diusahakan untuk bisa mengikuti seleksi PPPK ini,\" demikian Taufik.

• Pemerintah Pusat Bikin Bingung

TERPISAH, kesan memaksakan kehendak pemerintah pusat, soal rekrutmen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K), tak pelak membuat gaduh di daerah. Meski sudah ditegaskan tak mampu menganggarkan gaji P3K dan tidak akan melakukan perekrutan, Pemda Bengkulu Utara (BU), tetap menjadi sasaran masyarakat. Khususnya, para penyuluh pertanian yang sempat diberi angin segar, beberapa waktu lalu bisa mengunggah datanya via portal resmi Badan Kepegawaian Nasional (BKN). Kepala Badan Kepegawaian dan Pelatihan Sumber Daya Manusia (BKP-SDM), Drs H Setyo Budi Raharjo, MM menegaskan pihaknya sendiri tidak mengetahui mengapa portal rekrutmen P3K itu bisa diakses dan menerima data-data para penyuluh pertanian. Padahal, sebelumnya, portal itu tidak lagi bisa dilogin, menyikapi diundurnya jadwal pendaftaran P3K. \"Kalau kita sejak pertama, sudah menegaskan tidak ada anggaran untuk gaji P3K. Makanya kita tak merekrut,\" tegas Setyo, kemarin. Untuk penyuluh pertanian, kata dia, lebih kurang ada 60-an orang yang secara umum memenuhi kriteria. Artinya, kata dia, para penyuluh itu masih aktif dalam melaksanakan tugas-tugas penyuluhan. \"Simpelnya, kalo anggaran saja nggak ada, trus mau digaji pakai apa? Ini yang menjadi kebingungan di hampir setiap daerah di Provinsi Bengkulu,\" tegasnya. Terpisah, Tarno, salah seorang penyuluh pertanian aktif dihubungi Radar Utara mengaku cukup kecewa dengan sikap pemerintah. Pasalnya, beberapa hari sebelumnya dirinya bersama dengan puluhan penyuluh di daerah, sudah mengirimkan data-data yang diminta oleh portal resmi BKN itu. \"Jadi kesannya tidak ada keselarasan antara pusat dan daerah,\" ketusnya. (cw1/bep)

Sumber: