Dispenda BU Masih Pakai Data Jadul

Dispenda BU Masih Pakai Data Jadul

ARGA MAKMUR RU - Target Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang diproyeksi stagnan di tahun ini senilai Rp 2,5 miliar oleh daerah, bukan tak beralasan. Selain permasalahan perangkat sistem, baik hardware atau pun software hingga anggaran juga disebabkan oleh basis data acuan dalam penetapan sasaran Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) setiap tahunnya yang masih menggunakan data lama (jadul,red). Penelusuran Radar Utara, khususnya terkait data acuan SPPT, relatif masih menggunakan data lawas, hasil migrasi data dari Kantor Pajak Pratama (KPP) Arga Makmur di era Bupati Imron Rosyadi. Pemutakhiran data lawas ini, disebut-sebut tak mudah dilakukan lantaran harus pakai anggaran lagi. Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Bengkulu Utara (BU), Sugeng, SE, tidak menyangkal situasi yang terjadi. Dia membeberkan, update data sasaran SPPT harus menggunakan tenaga konsultan yang berimplikasi pada kebutuhan anggaran. Per satu sasaran SPPT, kata Sugeng, kebutuhan biaya untuk memecah data berdasarkan Kartu Keluarga (KK), membutuhkan biaya Rp 75 ribu per setiap penghitungan calon SPPT baru. \"Dengan jumlah KK di daerah, tentu cukup memberikan konsekwensi anggaran yang tak sedikit,\" kata Sugeng, dihubungi, kemarin. Tak hanya itu, kebutuhan kerja mulai dari perangkat keras seperti printoner untuk mencetak fisik SPPT dan server yang digunakan, dinilai sudah tidak mendukung maksimal yang dibuktikan kerap error. Tak hanya itu saja, Sugeng menambahkan, salah satu instrumen dalam peningkatan PBB di daerah adalah perlu dilakukan penyesuaian Zona Nilai Tanah (ZNT) yang nantinya mempengaruhi Nilai Jual Objek Pajak (NJOP), juga dinilai perlu dilakukan penyesuaian karena besarannya masih mengacu pada penetapan yang lama. \"Kalau secara proyeksi, potensi PBB di daerah memang cukup tinggi. Hanya saja, instrumennya masih perlu dipersiapkan. BPK sendiri, sudah memberikan rekomendasi akan perlunya pergantian perangkat dalam sistem pelayanan. Cuma perlu disesuaikan dengan anggaran yang ada,\" tukasnya. (bep)

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Sumber: