Pengadaan Perahu dan Jaring Lanjut, Mesin Tempel Tunggu APBD Perubahan

MUKOMUKO, RADARUTARA.ID -  Dinas Perikanan Kabupaten Mukomuko memastikan pengadaan sarana tangkap untuk nelayan tetap berjalan pada tahun anggaran 2026. Fokus pengadaan diarahkan pada perahu dan jaring, sementara mesin tempel dipastikan ditunda hingga pembahasan APBD Perubahan.

Kepala Bidang Perikanan Tangkap Dinas Perikanan Mukomuko, Warsiman, menegaskan keputusan tersebut diambil berdasarkan kondisi harga di lapangan. Menurutnya, harga perahu dan jaring saat ini masih relatif stabil sehingga memungkinkan untuk segera direalisasikan tanpa mengganggu perencanaan anggaran yang telah disusun.

“Pengadaan perahu dan jaring tetap dilaksanakan karena harganya tidak mengalami lonjakan signifikan. Ini penting agar nelayan tetap bisa mendapatkan dukungan sarana tangkap sesuai kebutuhan,” ujarnya.

Sebaliknya, untuk mesin tempel, pemerintah daerah memilih menahan diri. Kenaikan harga yang mencapai sekitar 30 persen dinilai terlalu tinggi dan tidak balance dengan anggaran yang tersedia di DPA.

BACA JUGA:Harga Melonjak, Pembelian Mesin Tempel Nelayan Mukomuko Ditunda

“Untuk mesin tempel kita tunda dulu. Kenaikan harga cukup tinggi, sekitar 30 persen,” kata Warsiman.

Ia menjelaskan, penundaan tersebut bukan berarti program dibatalkan, melainkan akan dibahas kembali pada APBD Perubahan 2026. Pemerintah daerah akan melihat perkembangan harga ke depan sebelum mengambil keputusan lanjutan.

"Kalau harganya masih mahal ada dua alternatif yaitu pengurangan unit mesin atau penambaha  pagi anggaran," bebernya.

Di sisi lain, nelayan diharapkan tetap memanfaatkan bantuan yang tersedia secara maksimal. Pengadaan perahu dan jaring dinilai masih mampu mendukung aktivitas melaut, meskipun belum dilengkapi mesin tempel baru. Ia juag menegaskan bahwa setiap kebijakan pengadaan dilakukan dengan mempertimbangkan kondisi riil pasar serta kemampuan keuangan daerah.

BACA JUGA:Harga Melonjak, Pembelian Mesin Tempel Nelayan Mukomuko Ditunda

"Prioritas diberikan pada program yang langsung menyentuh kebutuhan masyarakat, namun tetap dalam koridor efisiensi dan kehati-hatian anggaran," pungkasnya.

Sumber: