Gubernur Helmi: Pelayanan Harus Dekat & Terbuka

DPRD Ditantang Bahas Anggaran Live

BENGKULU, RADARUTARA.ID – Manfaatkan siaran langsung atau live streaming melalui media sosial, merupakan salah satu cara Gubernur Bengkulu H. Helmi Hasan, SE untu berkomunikasi dengan masyarakat.

Dibagian lain, seiring dengan cara Gubernur Helmi Hasan yang mengusung program Bantu Rakyat ini, DPRD Provinsi Bengkulu pun turut ditantang agar bisa live saat melakukan pembahasan anggaran.

"Melalui siaran langsung ini, masyarakat dapat menyampaikan keluhan, memberikan kritik, sekaligus mengadukan berbagai persoalan yang membutuhkan perhatian pemerintah," ungkap Gubernur Helmi.

Menurut Helmi, langkah ini merupakan bagian dari cara Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bengkulu, untuk memberikan pelayanan yang lebih dekat, terbuka dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

"Dengan siaran langsung via TikTok, Instagram dan Facebook, masyarakat tidak hanya dapat mengetahui program-program yang telah dikerjakan pemerintah, tetapi juga menyampaikan persoalan yang mereka hadapi secara langsung," ujar Helmi.

Helmi menegaskan, komunikasi dengan cara ini tidak berhenti pada penyampaian keluhan dan jawaban gubernur semata. Seluruh aparatur pemerintah juga dilibatkan agar berbagai masukan dan kritik masyarakat, dapat ditindaklanjuti instansi terkait.

"Sehingga persoalan yang muncul dapat langsung diteruskan kepada pihak yang memiliki kewenangan, untuk memberikan penjelasan maupun menyelesaikannya," kata Helmi.

LEKAD Tantang DPRD Live Saat Bahas Anggaran

Sementara itu, Direktur LEKAD, Wahyu Anugerah mengapresiasi langkah Gubernur Helmi Hasan, yang membuka ruang komunikasi langsung dengan masyarakat melalui siaran media sosial.

"Langkah tersebut merupakan bentuk keterbukaan yang patut didorong dalam penyelenggaraan pemerintahan. Namun, transparansi semestinya tidak hanya dilakukan eksekutif saja, tetapi juga oleh lembaga legislatif," sindir Wahyu.

Maka dari itu, Wahyu meminta DPRD turut memanfaatkan siaran langsung ketika membahas anggaran daerah, sehingga masyarakat dapat mengetahui proses pengambilan keputusan yang menyangkut kepentingan publik.

"Karena pembahasan anggaran merupakan salah satu proses penting yang perlu diketahui masyarakat. Apalagi itu berkaitan langsung dengan prioritas pembangunan dan penggunaan uang rakyat," demikian Wahyu.

Sumber: