Kenaikan Harga BBM Non Subsidi Berimbas Pada Operasional Pemerintahan

BENGKULU, RADARUTARA.ID - Kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) non subsidi, secara langsung memberikan dampak pada operasional pemerintahan.

Ini diakui Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Bengkulu, Dr. H. Herwan Antoni. Menurut Herwan, seiring dengan kenaikan itu, Pemprov Bengkulu saat ini merespons dengan mendorong efisiensi.

"Terutama terkait penggunaan kendaraan dinas (Randis), yang diwajibkan menggunakan BBM non subsidi," ungkap Herwan, Selasa 21 April 2026.

Dilanjutkan Herwan, lonjakan harga BBM non subsidi yang terjadi sejak 18 April 2026 lalu, sejauh ini memberi tekanan pada sektor dengan konsumsi energi tinggi.

BACA JUGA:BBM Non Subsidi Naik Drastis, Dexlite dan Dex Tembus Rp24 Ribu per Liter

“Tak bisa kita pungkiri, kenaikan itu sangat dirasakan lingkungan pemerintahan. Maka dari itu, langkah antisipasi mulai kita lakukan, sembari mencari solusi lainnya," kata Herwan.

Herwan menjelaskan, seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) diminta segera menyesuaikan diri dengan kondisi tersebut, diantaranya dengan menerapkan prinsip efisiensi secara ketat. 

"Salah satunya dengan melakukan pembatasan penggunaan kendaraan dinas. Tentu ini sudah kita sampaikan kepada jajaran pemerintah," ujar Herwan.

Herwan juga mengingatkan, kendaraan dinas dilarang menggunakan BBM subsidi, sebagaimana diatur dalam ketentuan yang berlaku. Tentu ini harus menjadi perhatian para pengguna kendaraan dinas di lingkungan Pemprov Bengkulu.

BACA JUGA:Hemat BBM & Budayakan Hidup Sehat, Kapolres Ajak Masyarakat Bersepeda

"Kita juga meminta agar ASN mulai beradaptasi dengan memilih moda transportasi yang lebih hemat dan efisien," imbau Herwan.

Lebih lanjut Herwan menyampaikan, penggunaan kendaraan pribadi hingga alternatif seperti sepeda motor dan sepeda, dinilai dapat menjadi solusi menekan biaya operasional.

“Langkah ini tentunya sebagai upaya kita untuk menekan biaya operasional,” demikian Herwan. 

Sumber: