Lewat Musdes, Tiap Bulan Dinsos Perbaharui Data Penerima Bansos

ARGAMAKMUR, RADARUTARA.ID - Dinas Sosial (Dinsos) Kabupaten Bengkulu Utara terus melakukan pemutakhiran data penerima bantuan sosial (bansos) secara berkala melalui mekanisme musyawarah desa (musdes). 

Langkah ini dilakukan untuk memastikan agar bantuan tepat sasaran dan menjangkau masyarakat yang benar-benar membutuhkan.

Kepala Dinas Sosial Kabupaten Bengkulu Utara, Agus Sudrajad, SKM, MM, menjelaskan bahwa pemutakhiran data dilakukan setiap bulan berdasarkan usulan dari tingkat desa. 

Hingga saat ini, tercatat 68 desa telah mengajukan perubahan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) sesuai dengan hasil pemutakhiran yang dibawa dalam musyawarah desa.

BACA JUGA:Pastikan Data KPM Valid, Dinsos Bengkulu Matangkan Verifikasi Tahap II

"Setiap bulan kita lakukan verifikasi terhadap usulan perubahan yang masuk. 

Dengan adanya perubahan data hasil pemutakhiran ini, masyarakat desa berharap adanya perubahan data penerima program bantuan sosial," ujar Agus.

DTSEN sendiri merupakan data induk yang memuat seluruh informasi sosial dan ekonomi masyarakat, yang dikelompokkan ke dalam 10 desil kesejahteraan sosial. 

Berdasarkan ketentuan yang berlaku, masyarakat yang masuk dalam Desil 1 hingga Desil 4 adalah kelompok yang berhak menerima berbagai program bantuan sosial dari pemerintah.

BACA JUGA:Kolaborasi Bersama Kejari, Dinsos Wujudkan Kepastian Hukum Perwalian

Agus menambahkan, setiap usulan perubahan dari desa akan melalui tahapan verifikasi sebelum diteruskan ke tingkat pusat. 

Proses ini dilakukan secara transparan dan akuntabel guna menjaga validitas data.

"Jika memang sudah memenuhi syarat untuk pengajuan pemutakhiran data, langsung kita teruskan ke Kementerian Sosial. Kami berkomitmen untuk memastikan data yang ada benar-benar mencerminkan kondisi riil di lapangan," tegasnya.

Dengan mekanisme pemutakhiran data yang berkelanjutan ini, Dinsos Bengkulu Utara berharap tidak ada lagi masyarakat miskin yang luput dari penerimaan bansos, serta menghindari adanya penerima bantuan yang tidak berhak. 

Sumber: