Menurutnya, mutasi, rotasi maupun promosi merupakan hal yang biasa dalam manajemen kepegawaian. Kebijakan tersebut dilakukan dengan mempertimbangkan kebutuhan organisasi dan penyegaran.
“Iya, ada usulan dan sebagian hasil dari penilaian,” kata Winarno.
Ia menjelaskan, khusus rotasi staf dan pejabat fungsional di Sekretariat DPRD, pertimbangannya berkaitan dengan kebutuhan organisasi, penyegaran serta adanya usulan dari unsur pimpinan.
Dengan demikian, BKPSDM menegaskan bahwa proses pemindahan tetap berada dalam mekanisme kepegawaian yang menjadi kewenangan eksekutif.
DPRD: Usulan Ditandatangani Seluruh Anggota
Sementara itu, Wakil Ketua II DPRD Kabupaten Mukomuko, Damsir SH, mengakui adanya usulan pemindahan ASN di Sekretariat DPRD.
Menurut Damsir, usulan tersebut telah disampaikan sejak Agustus 2026 dan ditandatangani seluruh anggota DPRD Kabupaten Mukomuko serta diketahui tiga unsur pimpinan DPRD.
“Bukan unsur pimpinan saja, tapi seluruh anggota DPRD dan diketahui oleh tiga unsur pimpinan,” jelas Damsir.
Ia menyebutkan, jumlah ASN yang diusulkan untuk dilakukan penyegaran mencapai 27 orang. Namun, menurutnya, DPRD tidak menentukan siapa saja pegawai yang akhirnya dipindahkan karena keputusan tersebut merupakan kewenangan eksekutif melalui instansi kepegawaian.
Damsir menegaskan, usulan tersebut tidak berkaitan dengan kepentingan politik maupun kepentingan pribadi anggota DPRD.
“Tidak ada kepentingan apa pun. Itu suatu penyegaran saja. Karena puluhan ASN tersebut sudah cukup lama bertugas di Sekretariat DPRD dan sudah sewajarnya dilakukan penyegaran ke OPD lainnya,” tegas politisi Gerindra tersebut.
Kini, polemik mutasi tersebut tinggal menunggu kejelasan dari sisi prosedur dan mekanisme.
Sebab, selain alasan kebutuhan dan penyegaran organisasi, transparansi proses menjadi penting agar kebijakan pemindahan ASN tidak menimbulkan persepsi adanya intervensi maupun kepentingan tertentu dalam penataan birokrasi daerah.