BPK Audit Pengadaan Pemprov Bengkulu, Anggaran Dipastikan Tepat Sasaran

BPK Audit Pengadaan Pemprov Bengkulu, Anggaran Dipastikan Tepat Sasaran

Entry meeting pemeriksaan kepatuhan atas pengadaan barang dan jasa TA 2026-Radar Utara/ Doni Aftarizal-

BENGKULU, RADARUTARA.ID - Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) mulai mengaudit atau melakukan pemeriksaan kepatuhan, atas pengadaan barang dan jasa Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bengkulu Tahun Anggaran (TA) 2026.

Seiring dengan pemeriksaan tersebut, Pemprov Bengkulu memastikan penggunaan anggaran tepat sasaran dan berpihak pada kepentingan rakyat.

Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Bengkulu, Dr. H. Herwan Antoni mengatakan, pemeriksaan ini menjadi bagian penting, guna memastikan seluruh proses pengadaan barang dan jasa di lingkungan Pemprov Bengkulu berjalan sesuai ketentuan.

"Ketentuan tersebut sebagaimana peraturan perundang-undangan," ungkap Herwan disela-sela pelaksanaan entry meeting pemeriksaan, Senin 16 November 2026.

Sehingga, lanjut Herwan, penggunaan anggaran daerah dapat semakin efektif, transparan dan memberikan manfaat optimal bagi masyarakat serta percepatan pembangunan.

"Kita tentunya telah meminta seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD), untuk mempersiapkan diri dalam menghadapi pemeriksaan kepatuhan pengadaan barang dan jasa pemerintah ini," tegas Herwan.

Menurut Herwan, proses pemeriksaan sendiri dijadwalkan berlangsung selama kurang lebih 35 hari, hingga 19 Desember 2026. Entry meeting ini merupakan tahapan awal pemeriksaan yang dilakukan tim BPK RI.

"Tujuannya untuk menilai tingkat kepatuhan pelaksanaan pengadaan barang dan jasa, khususnya pada seluruh OPD di lingkungan Pemprov Bengkulu," kata Herwan.

Herwan menambahkan, seluruh kepala OPD telah diinstruksikan untuk menyiapkan dokumen yang dibutuhkan, serta memberikan dukungan penuh kepada tim pemeriksa. 

"Termasuk memberikan penjelasan, melakukan klarifikasi, hingga mendampingi apabila tim BPK memerlukan pengecekan langsung ke lapangan. Sehingga dalam proses pemeriksaan berjalan lancar," ujar Herwan.

Lebih lanjut Herwan mengemukakan, keterbukaan dan kerja sama seluruh OPD menjadi kunci agar pemeriksaan berjalan lancar, efektif, dan menghasilkan evaluasi yang objektif. 

"Kita mengingatkan agar seluruh OPD bersikap kooperatif, dan memenuhi setiap kebutuhan pemeriksaan hingga seluruh rangkaian kegiatan berakhir pada 19 Desember 2026," tutup Herwan. 

Cek Berita dan Artikel lainnya di Google News

Sumber: