BENGKULU, RADARUTARA.ID - Badan Pertanahan Nasional (BPN) Provinsi Bengkulu diminta bersikap adil, terutama dalam menyelesaikan persoalan lahan yang merupakan buah konflik antara PT. Bio Nusantara Teknologi dengan masyarakat.
Permintaan ini disampaikan Wakil Ketua I DPRD Provinsi Bengkulu, Teuku Zulkarnain, SE usai mengikuti rapat tindak lanjut terkait polemik tersebut, di Kantor Wilayah (Kanwil) BPN Provinsi Bengkulu, Senin 31 Agustus 2026.
"Terkait polemik lahan antara perusahaan dengan masyarakat ini, penting untuk memastikan setiap pihak memperoleh hak sesuai dengan ketentuan yang berlaku," ungkap Teuku.
Maka dari itu, lanjut Teuku, pihaknya berharap dalam proses penyelesaian permasalahan itu, dapat dilakukan secara objektif, transparan dan berkeadilan.
BACA JUGA:Audiensi ke Bupati, SMAN 12 BU Usulkan Lahan Eks Tambang untuk Pendidikan
"Karena kita ingin masyarakat juga harus mendapatkan haknya. Apalagi ini menyangkut keberlanjutan hidup masyarakat," tegas Politisi Partai Amanat Nasional (PAN) ini.
Disamping itu, Teuku juga mengingatkan agar BPN dapat menjalankan tugas dan mengambil langkah secara adil, terutama dalam menyikapi persoalan ini.
"Sehingga dalam upaya penyelesaian yang diambil nantinya, dapat diterima semua pihak. Dalam artian jangan sampai malah memunculkan persoalan baru, karena ini momen untuk mencari solusi bersama," kata Teuku.
Sebelumnya, Staf Ahli Gubernur Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik Sekreatiat Daerah (Setda) Provinsi Bengkulu, Sisardi mengatakan, rapat ini merupakan tindak lanjut dari hearing, yang sebelumnya telah dilakukan.
BACA JUGA:Bupati Dukung Penuh Pelepasan Lahan Putri Anjani dari HGU Untuk Bumi Perkemahan
"Rapat ini menjadi bagian dari upaya bersama untuk mencari solusi atas persoalan pertanahan, dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan serta kepentingan seluruh pihak," jelas Sisardi.
Menurut Sisardi, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bengkulu berkomitmen untuk mendukung investasi dan pembangunan daerah. Di sisi lain, pemerintah memastikan hak dan kepentingan masyarakat tetap menjadi perhatian utama.
"Terutam dalam setiap proses penyelesaian atau mencari solusi dari persoalan pertanahan ini," ujar Sisardi.
Lebih lanjut Sisardi mengemukakan, seluruh pihak diharapkan dapat memperkuat koordinasi, dan mengedepankan komunikasi untuk menemukan titik temu terbaik.
BACA JUGA:Waspadai Karhutlah, Masyarakat Bengkulu Diajak Hindari Bakar Lahan