MUKOMUKO, RADARUTARA.ID– Pemerintah Kabupaten Mukomuko mengubah pola pelaksanaan upacara Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) tahun 2026. Jika sebelumnya dipusatkan di tingkat kabupaten, tahun ini upacara digelar serentak di 15 kecamatan.
Langkah ini diambil untuk memastikan seluruh pelajar dapat mengikuti peringatan Hardiknas secara langsung tanpa terkendala jarak dan keterbatasan akses. Selama ini, pemusatan upacara di ibu kota kabupaten dinilai membuat partisipasi siswa dari wilayah jauh menjadi terbatas.
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Mukomuko, Arni Gusnita, MM, menegaskan bahwa perubahan skema ini bukan sekadar teknis pelaksanaan, tetapi bagian dari upaya memperluas jangkauan edukasi kepada siswa.
“Tujuannya agar seluruh siswa di 15 kecamatan bisa mengikuti upacara. Mereka juga harus tahu bahwa setiap tanggal 2 Mei merupakan Hari Pendidikan Nasional,” tegasnya.
BACA JUGA:Jelang Hardiknas, Dr Firdaus Ajak Insan Pendidikan Fokus Persiapkan Generasi Emas 2045
Ia menjelaskan, Hardiknas bukan hanya kegiatan seremonial tahunan, melainkan momentum untuk menanamkan nilai pentingnya pendidikan kepada generasi muda. Dengan pelaksanaan di kecamatan, pesan tersebut diharapkan lebih merata diterima oleh seluruh siswa.
Selain itu, kebijakan ini juga memberi ruang bagi sekolah-sekolah di wilayah kecamatan untuk terlibat aktif sebagai pelaksana.
Pihak kecamatan dan satuan pendidikan diminta menyiapkan pelaksanaan upacara secara mandiri, namun tetap mengacu pada pedoman nasional.
"Kami memastikan koordinasi lintas wilayah telah dilakukan agar pelaksanaan berjalan serentak dan tertib. Setiap kecamatan akan menjadi pusat kegiatan bagi sekolah-sekolah di sekitarnya," jelasnya.
BACA JUGA:Jelang Hardiknas, Dr Firdaus Ajak Insan Pendidikan Fokus Persiapkan Generasi Emas 2045
Perubahan ini, sambung Arni, sekaligus menjadi evaluasi terhadap pola lama yang dinilai kurang efektif dalam menjangkau seluruh peserta didik. Dengan desentralisasi pelaksanaan, pihaknya berharap peringatan Hardiknas tidak lagi terbatas pada simbol di tingkat kabupaten, tetapi benar-benar dirasakan hingga ke seluruh pelosok.
“Ini soal pemerataan. Semua siswa berhak terlibat dan memahami makna Hardiknas,” pungkasnya.