4. Tidak Memiliki Keluarga ASN, TNI, atau POLRI dalam Satu KK: Jika dalam satu Kartu Keluarga (KK) terdapat anggota keluarga yang bekerja sebagai ASN, TNI, atau POLRI, maka keluarga tersebut tidak berhak menerima bantuan.
5. Tergolong Keluarga Miskin: Penerima bantuan harus masuk dalam kategori keluarga miskin atau rentan.
6. Bukan Pensiunan ASN, TNI, atau POLRI: Penerima bantuan tidak boleh merupakan pensiunan dari instansi tersebut.
7. Bukan Guru yang Terverifikasi: Penerima bantuan tidak boleh bekerja sebagai guru yang telah terverifikasi.
8. Tidak Memiliki Penghasilan dari APBN atau APBD: Penerima bantuan tidak boleh memiliki sumber penghasilan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
9. Penghasilan di Bawah Upah Minimum: Penerima bantuan harus memiliki penghasilan di bawah upah minimum provinsi atau kabupaten/kota.
10. Bukan Pengurus atau Pemilik Perusahaan: Penerima bantuan tidak boleh terdaftar sebagai pengurus atau pemilik perusahaan.
11. Bukan Tenaga Kesehatan: Penerima bantuan tidak boleh bekerja sebagai tenaga kesehatan.
12. Bukan Perangkat Desa: Penerima bantuan tidak boleh menjabat sebagai perangkat desa.
Proses pencairan Bansos BPNT tahap 1 tahun 2025 masih dalam tahap persiapan.
Menurut informasi yang diunggah di kanal YouTube Naura Vlog pada Kamis, 6 Februari 2025, status pencairan BPNT saat ini masih menunjukkan keterangan “Belum Standing Instruction (SI)”.
Artinya, proses pencairan belum sepenuhnya selesai dan masih menunggu beberapa tahap administrasi, seperti penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dan Surat Perintah Membayar (SPM).
Standing Instruction (SI) adalah tahap terakhir sebelum dana benar-benar ditransfer ke rekening penerima.
Jika status sudah menunjukkan “Sudah SI”, maka dana akan segera dipindahbukukan dari kantor perbendaharaan negara ke bank penyalur.
Namun, hingga saat ini, belum ada kepastian kapan tepatnya dana akan cair.
Bagi Anda yang ingin mengetahui apakah NIK eKTP Anda terdaftar sebagai penerima BPNT, Anda dapat mengeceknya melalui Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Next Generation (SIKS-NG).