RADARUTARA.ID - Presiden Joko Widodo (Jokowi) berharap setiap penyaluran pinjaman Kredit Usaha Rakyat (KUR) dapat dilakukan tanpa agunan (collateral). Orang nomor satu di Indonesia ini sudah melakukan lobi langsung ke menteri terkait, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Indonesia (BI).
"Saya akan terus menekan Menteri, OJK, dan BI agar bisnis kredit KUR sedapat mungkin tidak memerlukan agunan” kata Jokowi saat membuka Rakernas HIPMI XVIII yang digelar di ICE BSD, Tangerang, Kamis (31/08/2023).
Jokowi berpendapat bahwa sistem pemeringkatan kredit atau credit crosing seharusnya bisa diterapkan untuk mengarahkan pembiayaan kepada UKM. Alasannya adalah 145 negara menggunakan sistem tersebut.
“Harusnya ada sistem credit score, harusnya seperti ini, karena sudah 145 negara yang menggunakan sistem credit score untuk UMKM, lihat skornya, lihat karakternya bagus atau tidak, kasih Rp 500 juta, kasih Rp 300 juta, kasih Rp 100 juta, harusnya seperti itu,” tambahnya lagi.
BACA JUGA:Kaya Raya Jalur Langit, Lakukan 4 Amalan Pembuka Pintu Rezeki ala Syekh Ali Jaber Berikut In
Seluruh KUR yang disalurkan tanpa agunan kemungkinan besar akan memberikan peluang bagi pelaku UMKM untuk mengakses pembiayaan, khususnya bagi start-up atau pemula.
Pasalnya para pengusaha muda yang baru memulai usahanya biasanya tidak memiliki aset, jaminan atau rasa aman. Jadi kalau sistem poin memberi peluang, dipermudah dan saya dorong terus,” ujarnya.
Jokowi mengatakan, porsi KUR tahun ini sebesar Rp 460 triliun dan tingkat bunga 6% hingga maksimal pinjaman sebesar Rp 500 juta. Dia ingin seluruh anggaran yang ada saat ini tersalurkan semua.
Kuota Rp 460 triliun ini harus terpakai, jangan sampai ada yang terlewat karena bunganya hanya 6%, tapi memang hanya untuk UMKM saja, kata Jokowi.*