RADARUTARA.ID- Terkait keputusan dari pihak MenpanRB mengenai penghapusan tenaga honorer pada 28 November 2023 mendatang, sejumlah pihak berharap ada solusi atau jalan keluar dari pihak pemerintah. Karena mengingat jumlah tenaga honorer yang tidaklah sedikit dan rata-rata berada di jajaran Pemerintah daerah.
Salah satu solusi yang tengah dilakukan saat ini adalah dengan melakukan kesepakatan antara pihak MenpanRB, DPR dan juga asosiasiss Gubernur, Walikota dan Bupati. Yang pada saat ini telah masuk dalam proses pembahasan bersama.
Solusi ini perlu diambil, guna menghindari terjadinya aksi PHK massal dan berujung dengan macetnya roda pelayanan ke masyarakat. Karena dari 2,3 juta honorer, hampir 50 persennya merupakan tenaga honorer yang berada di daerah.
BACA JUGA:Kabarnya November 2023 Seluruh Tenaga Honorer Resmi Dihapuskan
Wacana penghapusan tenagah honorer ini memang sudah cukup lama dibahas, hanya saja masih banyak pertimbangan, baik alasan kemanusiaan ataupun profesionalitas. Hanya saja memang regulasi tetap harus berjalan, agar roda pemerintahan tetap berjalan.
Salah satu solusi yang mungkin bisa diterapkan yakni dengan pengadaan tes PPPK ataupun tes lainnya sehingga nasib para honorer bisa tetap berlanjut.
Namun, sekali lagi keputusan resmi terkait nasib tenaga honorer ini semuanya ada di tangan pemerintah, karena sebagian besar tenaga honorer memang bekerja untuk pemerintah. Hanya saja semoga pemerintah bisa benar-benar memberikan keputusan yang terbaik untuk para tenaga honorer yang akan dihapuskan tersebut. *