MUKOMUKO RU.ID - Ketidak pastian titik tapal batas (Tabat) antar desa di sejumlah desa dalam wilayah ini, memicu terjadinya konflik antar warga. Pemkab Mukomuko sendiri diminta cerpat mengambil tindakan dengan melaksanakan penertiban dan pemasangan patok tabat antar desa, khususnya di wilayah rawan konflik.
Sayangnya, informasi yang didapat di lapangan, tahun ini, wacana penertiban tabat antar desa gagal total alias gatot dilaksanakan. Pasalnya, alokasi anggaran yang disampaikan Pemkab Mukomuko untuk penertiban tabat khususnya di Desa Arah Tiga dan Kelurahan Koto Jaya, tidak diakomodir.
Ini dibenarkan Kabag Adminiterasi Pemerintah, Nasuhanto, S.STP, ketika dikonfirmasi kemarin.
“Untuk penertiban tabat di dua wilayah itu tidak jadi kita laksanakan. Anggaran tidak ada sama sekali,” katanya.
Masyarakat di Desa Arah Tiga Kecamatan Lubuk Pinang dan masyarakat di Kelurahan Koto Jaya Kecamatan Kota Mukomuko berharap, permasalahan tabat yang menjadi buang kerok terjadinya konflik masyarakat dapat diselesaikan cepat. Bahkan permohonan penyelesaian tabat sudah mereka sampaikan sejak tahun 2019 lalu. Pemkab Mukomuko, sambung Nasuhanto, sudah berupaya untuk menertibkan tabat dengan penetapan dan pemasangan patok. Dan upaya itu, sudah akan dimulai pada tahun 2020 silam. Namun sayangnya, tahun itu Covid-19 melanda dan Pemkab Mukomuko butuh anggaran banyak.
“Sehingga anggaran untuk kegiatan penertiban dan pemasangan patok tabat gagal kita laksanakan,” ujarnya.
Nasuhanto mengaku, akan kembali mengajukan anggaran kegiatan penertiban tabat desa di APBD tahun 2023 mendatang. Dengan harapan, Pemkab Mukomuko dan juga DPRD Kabupaten Mukomuko dapat mendukung dengan mengakomodir usulan anggaran yang akan ia usulkan nanti. Jika anggaran diakomodir, sasaran penertiban tabat bukan hanya di Desa Arah Tiga dan Kelurahan Koto Jaya.
“Tetapi tapal batas Desa Ujung Padang, Desa Rawa Mulya dan juga Desa Nelan Indah kita usulkan. Karena di wilayah itu juga sering terjadi polemik mengenai tapal batas,” pungkasnya. (rel)