Polemik BLT DD, Dewan Minta Pemkab Bersikap

ARGA MAKMUR RU - Penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa (DD) menjadi polemik di sejumlah desa dalam Kabupaten Bengkulu Utara. Berdampak pada Kepala Desa yang menjadi sasaran amukan warga karena dinilai menyalurkan program tidak merata.Kondisi itu menjadi sorotan Ketua Pansus DRPD Kabupaten Bengkulu Utara, Febri Yurdiman, SE. Febri meminta Pemerintah Daerah tidak berdiam diri, menyikapi polemik di tingkat desa tersebut. \"Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara harus bersikap, jangan biarkan kepala desa yang hanya menjalankan aturan, malah mendapatkan sasaran amukan warga,\" tegasnya. Ia berharap, Pemkab Bengkulu Utara menerbitkan kebijakan melalui Peraturan Bupati (Perbup) agar skema penyaluran bantuan tersebut fleksibel dan tidak merepotkan Kepala Desa dalam memberikan BLT kepada masyarakat. \"Koordinasi lintas sektor sangat penting, terutama penguatan kepada inspektorat agar ada kesepahaman terkait kebijakan ini. Sehingga tidak menjadi bumerang bagi kepala desa dan perangkatnya dalam hal ini, memegang bola panas,\" jelas politisi muda Perindo ini. Ia berharap, para kepala desa yang menjadi garda terdepan pelayanan masyarakat, ke depan tidak lagi tertekan atas fenomena yang terjadi saat ini. Menurutnya, ketidakmerataan dalam pelaksanaan implementasi aturan penyaluran BLT DD menjadi sumber masalah di desa. \"Awal masalah itu karena aturannya tidak tegas. Sehingga membuat pemerintah desa dilema, jika sesuai dengan aturan, desa akan diprotes warga karena dinilai tidak merata dan bila tidak seauai aturan maka konsekiensinya melanggar hukum,\" tutupnya. (sfa)