Penetapan Penerima BLT DD Belum Ada Titik Temu

TAP RU - Musyawarah penetapan calon penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa (DD) yang digelar oleh Pemerintah Desa Tanjung Agung, Kecamatan Tanjung Agung Palik (TAP) Kabupaten Bengkulu Utara (BU) pada Jumat (07/6/2020), gagal menentukan titik temu. Banyaknya warga yang ekonominya terdampak wabah Covid-19, membuat pemerintah desa sulit mengambil kebijakan. Rapat yang digelar sejak pagi hingga sore hari itu, akhirnya ditunda dan rencananya bakal digelar kembali dalam waktu dekat ini. Camat TAP, Benhar, S.Ip usai menghadiri acara rapat membenarkan hal itu. Ia menerangkan, gagalnya menentukan calon penerima BLT DD tersebut lantaran jumlah warga yang diusulkan dalan daftar calon penerima BLT DD yaitu sebanyak 148 KK. Sementara dana yang tersedia, melalui gelontoran DD yaitu sebesar kurang lebih Rp 199 juta hanya mencukupi untuk penyaluran program kepada 88 KK saja. \"Dari jumlah calon penerima sebanyak 148 tersebut masih terdapat warga yang mampu, seperti memiliki mobil dan rumahnya juga bagus. Jadi, sesuai dengan aturan, para warga yang berekoni sudah bagus itu tidak berhak lagi menerima BLT DD. Hanya saja, dari warga desa tetap bersikukuh agar sebanyak 148 warga yang tidak menerima Bansos dari pemerintah dan juga bukan merupakan PNS atau perangkat desa itu tetap mendapatkan. Karena, persoalan itulah, maka rapat penentuan calon penerima BLT DD harus ditunda,\" jelas camat. Sementara itu, Torik salah satu warga setempat ketika dikonfirmasi RU meminta kepada pemerintah desa untuk bersikap adil, dalam penyaluran bantuan sosial berupa BLT DD ini. Ia mengaku tidak rela, jika ada warga desa yang terdampak wabah Covid-19, namun tidak mendapatkan BLT DD. Sesuai dengan peruntuykannya kata Torik, BLT DD ini merupakan sebuah program bantuan pemerintah untuk meringankan beban masyarakat yang terdampak Covid-19. \"Dari total 148 KK tersebut, kami menilai mereka merupakan warga yang memang sudah berhak. Sebab, mereka bukan merupakan PNS, Perangkat Desa, BPD dan juga tidak merupakan penerima BLT, BPNT ataupun BST Kemensos. Mereka, semua adalah warga yang terdampak Covid 19, meski mereka punya kendaraan mobil atau rumahnya bagus, tapi kendaraan mereka itu hasil dari kredit dan ada juga kendaraan untuk oprasional kerja yang saat ini tidak mendapatkan tarikan. Mereka banyak juga yang harus membayar kredit dari hasil kebun sawit ataupun karet, namun kondisi saat ini hargan jualnya murah akibat wabah Covid-19. Oleh karenanya, kami sangat berharap, kesemuanya itu bisa mendapatkan BLT DD,\" pintanya. Dalam kesempatan itu, Torik juga mendesak, agar pemerintah desa bisa mengeluarkan kebijakan agar warga-warga tersebut bisa mendapatkan haknya. \"Kami orang bodoh yang tidak tahu aturannya seperti apa, tapi kami hanya kepingin pemerintah menegakan keadilan bagi masyarakat. Warga yang berhak harus medapatkan hak-nya, jika tidak ini akan menjadi polemik di desa,\" tegasnya. Hingga Minggu (07/06/2020) sore kemarin, Kepala Desa Tanjung Agung belum bisa dikonfirmasi RU terkait persoalan ini. (sfa)