Camat Bawa Aspirasi Warga ke DPMD Bengkulu Utara

RADARUTARA.ID - Polemik dugaan pelanggaran kode etik Kepala Desa Talang Arah, Kecamatan Putri Hijau, Kabupaten Bengkulu Utara, masih terus bergulir. 

Menyikapi reaksi dan tuntutan masyarakat yang berkembang, Pemerintah Kecamatan Putri Hijau memastikan akan menindaklanjuti aspirasi warga melalui koordinasi dengan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Bengkulu Utara yang direncanakan pada Senin, 9 November 2026.

Langkah tersebut menjadi bagian dari tahapan penyampaian aspirasi masyarakat Desa Talang Arah, menyusul musyawarah di tingkat desa yang sebelumnya telah digelar dengan melibatkan berbagai unsur masyarakat dalam menyikapi dugaan pelanggaran kode etik sang kepala desa.

Camat Putri Hijau, K Agus Mujahidin, S.Sos, M.Si, mengungkapkan bahwa hasil berita acara musyawarah beserta seluruh aspirasi dan tuntutan masyarakat Desa Talang Arah akan dibawa ke DPMD Kabupaten Bengkulu Utara.

BACA JUGA:Polemik Dugaan Pelanggaran Etik Oknum Kades, Warga Ancam Segel Kantor Desa

Selain menyampaikan hasil musyawarah tersebut, pihaknya juga akan melakukan langkah koordinasi guna memastikan aspirasi masyarakat dapat diteruskan kepada pihak yang memiliki kewenangan dalam menindaklanjuti polemik yang terjadi.

“Pada prinsipnya, kami dari pemerintah kecamatan hanya membawa dan menyampaikan aspirasi yang menjadi harapan masyarakat. 

Hasil berita acara serta seluruh tuntutan masyarakat Desa Talang Arah akan kami sampaikan ke DPMD Bengkulu Utara,” ungkap Camat.

Ia menegaskan, dalam konteks persoalan tersebut, pemerintah kecamatan tetap menempatkan diri sesuai dengan kapasitas dan kewenangannya. 

Artinya, kecamatan berperan sebagai fasilitator dalam menyampaikan aspirasi masyarakat, bukan sebagai pihak yang menentukan keputusan akhir atas dugaan pelanggaran kode etik kepala desa.

BACA JUGA:Berharap Keadilan, 2 Kali Praperadilan Kandas, Kasus Asusila Oknum Kades ke Meja Hijau

Sementara itu, terkait langkah selanjutnya yang akan diambil terhadap polemik tersebut, Agus menyebutkan bahwa hal itu sepenuhnya menjadi kewenangan pihak terkait di jajaran Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara.

“Untuk langkah selanjutnya, tentu itu merupakan kewenangan pihak terkait di pemerintah daerah. Kami hanya menyampaikan aspirasi masyarakat dan melakukan koordinasi,” jelasnya.

Di tengah bergulirnya polemik tersebut, Camat Putri Hijau juga mengimbau seluruh masyarakat Desa Talang Arah agar tetap tenang dan tidak terpancing oleh situasi yang berpotensi memperkeruh keadaan.

Sumber: