Pemkab Mukomuko Perkuat Posyandu Lewat Advokasi 6 SPM

Pemkab Mukomuko Perkuat Posyandu Lewat Advokasi 6 SPM

Pemkab Mukomuko saat melaksanakan advokasi posyandu 6 SPM-Radar Utara/ Wahyudi -

MUKOMUKO, RADARUTARA.ID — Upaya memperkuat peran Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) sebagai ujung tombak pelayanan dasar masyarakat terus dilakukan Pemerintah Kabupaten Mukomuko.

Salah satunya melalui kegiatan advokasi Tim Pembina Posyandu 6 Standar Pelayanan Minimal (SPM) tingkat Kabupaten Mukomuko tahun 2026.

Kegiatan tersebut dihadiri langsung Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Mukomuko, Hj Ny Nana Choirul Huda.

Kehadiran Ketua TP PKK ini sekaligus menjadi bentuk dukungan terhadap penguatan Posyandu agar tidak hanya berperan dalam pelayanan kesehatan ibu dan anak, tetapi mampu menjadi bagian penting dalam pemenuhan pelayanan dasar masyarakat.

BACA JUGA:Dengarkan Keluhan Sekolah dan Posyandu, SPPG Marga Sakti Sebelat Optimalkan MBG

Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Mukomuko, Jajat Sudrajat SKM, MSi, mengatakan advokasi ini menjadi momentum untuk menyatukan pemahaman sekaligus memperkuat koordinasi seluruh pihak yang terlibat dalam pembinaan Posyandu.

Menurutnya, Posyandu memiliki posisi strategis karena bersentuhan langsung dengan masyarakat. Karena itu, pengelolaan dan pembinaannya perlu terus ditingkatkan agar pelayanan yang diberikan benar-benar mampu menjawab kebutuhan masyarakat di tingkat desa dan kelurahan.

"Posyandu harus terus diperkuat. Bukan hanya dari sisi kelembagaan, tetapi juga dari kemampuan kader dan koordinasi lintas sektor sehingga pelayanan kepada masyarakat dapat berjalan lebih maksimal," kata Jajat.

Ia menjelaskan, penerapan 6 SPM menjadi bagian penting dalam penguatan pelayanan dasar. Melalui pendekatan tersebut, Posyandu diharapkan semakin mampu mendukung pencapaian pelayanan dasar secara terpadu, dengan melibatkan berbagai sektor sesuai bidang pelayanan masing-masing.

BACA JUGA:Pemdes Bukit Tinggi Realisasikan BLT-DD dan Tingkatkan Fasilitas Posyandu untuk Tekan Stunting

Jajat menambahkan, keberhasilan Posyandu tidak bisa hanya dibebankan kepada Dinas Kesehatan. Dibutuhkan keterlibatan pemerintah daerah, TP PKK, pemerintah kecamatan dan desa, kader Posyandu serta seluruh unsur masyarakat.

"Semakin kuat koordinasi dan pembinaan, maka semakin besar pula peluang Posyandu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Karena itu, kegiatan advokasi ini menjadi bagian dari upaya memperkuat komitmen bersama," ujarnya.

Di sisi lain, keberadaan kader Posyandu juga menjadi perhatian. Para kader merupakan garda terdepan yang berinteraksi langsung dengan masyarakat.

Karena itu, peningkatan kapasitas, pemahaman tugas serta dukungan terhadap kader menjadi salah satu kunci agar Posyandu dapat menjalankan fungsinya secara optimal.

Cek Berita dan Artikel lainnya di Google News

Sumber: