Soroti Realisasi APBD 2026, Kepala OPD Baru Diminta Eksekusi Program Daerah

RADARUTARA.ID - Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) DPRD Kabupaten Bengkulu Utara memberikan catatan tegas terhadap kinerja organisasi perangkat daerah (OPD) dalam penyampaian pandangan umum fraksi pada rapat paripurna pembahasan nota pengantar APBD Perubahan Tahun Anggaran 2026.

Dalam pandangan umumnya, Ketua Fraksi PAN DPRD Bengkulu Utara, Edi Putra, S.IP, meminta para kepala OPD yang baru saja dilantik untuk segera bekerja dan mengeksekusi seluruh program pembangunan yang telah dialokasikan dalam APBD Tahun Anggaran 2026.

Menurut Edi Putra, hingga memasuki pertengahan tahun atau Semester II Tahun Anggaran 2026, masih terdapat sejumlah program dan kegiatan yang telah dianggarkan dalam APBD murni namun belum direalisasikan di lapangan.

“Fraksi PAN meminta kepada seluruh kepala OPD yang baru dilantik agar segera melakukan percepatan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah dianggarkan. 

BACA JUGA:Sidang Paripurna DPRD, Wabup Sumarno Serahkan Nota Pengantar Raperda APBD 2025

Jangan sampai memasuki bulan Juli ini masih banyak kegiatan yang belum berjalan, padahal masyarakat sudah menunggu realisasinya,” tegas Edi Putra dalam pandangan umum fraksinya.

Ia menegaskan, percepatan realisasi anggaran harus menjadi perhatian serius seluruh perangkat daerah, terutama OPD yang memiliki program pelayanan langsung kepada masyarakat.

Fraksi PAN secara khusus menyoroti sejumlah sektor strategis, mulai dari bidang sosial, kesehatan, pendidikan hingga pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan yang menjadi kewenangan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Bengkulu Utara.

Menurut Edi, pembangunan infrastruktur merupakan kebutuhan mendasar masyarakat yang tidak boleh mengalami keterlambatan. 

BACA JUGA:Jangan Sampai Mangkrak, Operasional IPLT Selagan Jaya Diusulkan di APBD 2027

Karena itu, OPD teknis diminta segera mempercepat seluruh tahapan administrasi maupun pelaksanaan fisik agar manfaat pembangunan dapat segera dirasakan masyarakat.

Selain itu, Fraksi PAN mengingatkan agar momentum pembahasan APBD Perubahan Tahun Anggaran 2026 tidak diwarnai dengan masih banyaknya program APBD murni yang belum terlaksana.

“Jangan sampai nanti, ketika kita memasuki pembahasan APBD Perubahan, masih ada kegiatan pada APBD murni yang belum berjalan.

Ini harus menjadi perhatian serius seluruh OPD agar target pembangunan daerah dapat tercapai sesuai perencanaan,” ujarnya.

Sumber: